Bansos akan disalurkan tidak secara tunai

Pangkalpinang (ANTARA GORONTALO) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan sosial akan disalurkan tidak secara tunai, melainkan melalui e-warung yang sudah diujicobakan di beberapa daerah.

"Jadi nanti dana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial akan dikirimkan ke bank BUMN yang menjadi mitra e-Warung. Akan dilakukan bertahap, tidak bisa sekaligus," kata Khofifah di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.

Khofifah mengatakan pada 2016 anggaran PKH yang disalurkan tidak secara tunai akan mencapai 612.000 keluarga.

Sedangkan e-Warung merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kredit Usaha Bersama (KUBe). Warung-warung itu terhubung dengan internet dan menjadi mitra empat bank badan usaha milik negara (BUMN), yaitu Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

"Program e-Warung masih terus diuji coba. Sampai dengan Desember kira-kira akan ada 300 e-Warung. Tahun depan 3.000. Pemerintah berharap e-Warung setidaknya bisa melayani penyaluran beras sejahtera paling tidak untuk 1.000 keluarga dan dana PKH sedapat mungkin 500 keluarga," tuturnya.

Saat ini, e-Warung sudah ada di enam kota/kabupaten, yaitu Kota Malang, Padang, Makassar, Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Surabaya. Berikutnya akan ada di Jakarta dan Solo.

"Memang tidak bisa serentak karena harus ada komitmen dari bupati/wali kota agar beras sejahtera bisa dikonversi sebagai bantuan pangan, sekarang kan subsidi pangan," katanya.

Bila dikonversi, maka e-Warung tidak hanya akan bisa melayani beras, tetapi juga gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu untuk masyarakat miskin.

"Kartu bantuan sosial yang akan dipadukan dalam satu kartu akan dikunci sistemnya hanya untuk empat komoditas itu sehingga tidak bisa sembarangan membeli barang yang dijual di warung," katanya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (11/8) hingga Jumat. Salah satu agendanya adalah penyerahan bantuan sosial dan deklarasi "Kota Pangkalpinang Bebas Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan".