Mendes: Jangan sampai desa hanya jadi penonton Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan pemerintah desa dan pihak terkait lainnya agar tidak membiarkan desa hanya menjadi penonton pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya sudah sampaikan di mana-mana setiap kunjungan saya dan bahkan saya tidak tinggal di hotel, saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Mendes PDT Yandri saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di  Jakarta, Senin.

Ia menegaskan desa harus mampu menjadi pemasok bahan pangan dalam program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
 

Kemendes PDT, kata Yandri, menempuh sejumlah langkah agar desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis antara lain melalui kolaborasi dengan KKP.

Melalui kolaborasi itu, lanjutnya, kedua kementerian akan membantu desa menemukan potensi di bidang kelautan dan perikanan untuk dioptimalkan menjadi bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Yandri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat membantu mewujudkan hal-hal itu dengan ikut mendampingi, melatih, dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki. Dengan demikian, kata dia, Indonesia dapat memiliki desa dengan beragam potensinya, seperti desa pemasok ikan patin, desa ikan nila, ataupun desa udang.
 

Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SP).

SP itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya yang mencakup siswa dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.