Washington (ANTARA GORONTALO) - Para pejabat Partai Demokrat menuntut calon
presiden dari Partai Republik, Donald Trump, di empat negara bagian,
Senin, dalam upaya untuk menghentikan tindak pengawasan pemungutan suara
yang mereka anggap dirancang untuk mengganggu pemilih dari kalangan
minoritas dalam Pemilu pada 8 November.
Dalam tuntutan hukum yang diajukan di pengadilan federal di
Pennsylvania, Nevada, Arizona dan Ohio, pejabat Demokrat berpendapat
Trump dan para pejabat Partai Republik menyerukan suatu kampanye main
hakim sendiri untuk mengintimidasi pemilih.
Partai Demokrat menilai kampanye Trump telah melanggar Ketetapan Hak
Pilih1965 dan Undang-Undang Hak Sipil 1871 yang ditujukan kepada Ku
Klux Klan dan organisasi supremasi kulit putih lainnya.
"Trump telah berusaha untuk memasukkan tujuan kampanyenya untuk
penindasan pemilih dengan menggunakan mikrofon paling keras di negara
ini memohon pendukungnya untuk terlibat dalam intimidasi yang melanggar
hukum," tulis Partai Demokrat dalam pengajuan tuntutan hukum di Ohio.
Kalimat yang sama digunakan dalam tuntutan hukum di tiga negara
bagian lainnya. Namun, tim kampanye Trump tidak menanggapi permintaan
untuk menyampaikan komentar.
Sejak Agustus, Trump mendesak para pendukungnya untuk memantau
lokasi pemungutan suara pada hari pemilihan untuk tanda-tanda
kemungkinan penipuan suara.
Trump juga sering mendesak pendukungnya untuk mengawasi kota-kota,
seperti Philadelphia dan St Louis, yang memiliki populasi minoritas yang
tinggi.
Berkampanye di Ohio, calon presiden dari Partai Demokrat Hillary
Clinton mengatakan bahwa Trump berharap dapat mencegah masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pemilu.
"Seluruh strateginya adalah untuk menekan pemungutan suara. Banyak keributan. Banyak gangguan," kata Clinton, di Cleveland.
Pejabat Demokrat juga berusaha menghentikan Komite Nasional Partai
Republik (RNC) yang bekerja dengan kampanye Trump atau pihak-pihak di
negara bagian untuk memantau jajak pendapat.
Dalam kasus terpisah, Demokrat berargumen bahwa sebuah perintah
pengadilan yang sudah sejak lama berlaku mencegah organisasi partai
nasional terlibat dalam langkah-langkah "keamanan pemungutan suara".
Dalam tuntutan yang diajukan pada Senin terkait kasus itu, RNC
mengatakan tidak terlibat dalam pengawasan pemungutan suara tetapi
bekerja untuk mendukung Trump di bidang lain. "Itu adalah bukti kerja
politik, bukan tindak kesalahan," kata RNC.
Banyak negara bagian di AS memungkinkan tim kampanye dan
partai-partai politik untuk memantau pemungutan suara, meskipun mereka
sering dibatasi.
Di Pennsylvania, misalnya, pengawas pemungutan suara harus secara
resmi disertifikasi oleh dewan pemilu lokal dan harus terdaftar sebagai
pemilih di daerah di mana mereka mengawasi. Pihak Partai Republik di
Pennsylvania telah menggugat untuk penghapusan pembatasan itu.
Selama pemungutan suara awal berlangsung, kelompok pembela hak-hak
sipil mengatakan mereka telah mendengar laporan tentang orang-orang yang
menamakan diri sebagai pengawas pemungutan suara memotret para pemilih
dan melakukan tindak intimidasi lainnya.
Pejabat Demokrat juga menggugat operator Partai Republik Roger
Stone, sekutu lama Trump, yang menyelenggarakan upaya meninggalkan
pemungutan suara. Pejabat Demokrat mengatakan tujuan sebenarnya dari
proyek, yang disebut "Hentikan Mencuri", adalah untuk mengintimidasi
para pemilih dari kalangan minoritas dan pemilih perkotaan.
Namun, Stone mengatakan, proyeknya dirancang untuk memastikan mesin voting elektronik bekerja dengan benar.
Pada situs "Hentikan Mencuri", Stone mengatakan Clinton "berniat
untuk membanjiri jajak pendapat dengan suara imigran ilegal.
Kantong-kantong liberal sudah membiarkan para imigran ilegal masuk dalam
pemilu lokal dan negara bagian dan sekarang mereka ingin imigran ilegal
untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden".
Stone mengatakan 1.400 orang di seluruh Amerika Serikat yang
mengajukan diri untuk proyek tersebut telah diperintahkan untuk
menggunakan bahasa yang netral dan hanya mendekati orang setelah mereka
memberikan suara.
"Karena kami hanya berbicara dengan para pemilih setelah mereka
memilih, bagaimana kami bisa mengintimidasi mereka?" kata Stone.
Partai Demokrat tuntut Trump atas dugaan intimidasi pemilih
Selasa, 1 November 2016 17:47 WIB