Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo belajar di Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan implementasi Satu Data Daerah.
"Kita memiliki komitmen untuk memperkuat implementasi Satu Data Daerah. Oleh karena itu memilih belajar dari yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh," kata Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dari Aceh, Kamis.
Ia menghadiri langsung pembelajaran lintas provinsi di Provinsi Aceh, yang bertajuk Pembelajaran Lintas Provinsi untuk Penguatan Satu Data Daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Kemitraan Australia–Indonesia (SKALA) bekerjasama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri sebagai Wali data Nasional dan diikuti tiga provinsi yaitu Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Wagub Idah Syahidah menyampaikan apresiasi atas capaian Aceh dalam pengelolaan data daerah.
Ia menyebut Aceh sebagai contoh baik bagi provinsi lain termasuk Gorontalo, khususnya dalam penerapan tata kelola data yang inklusif dan berbasis sistem.
"Ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Gorontalo masih dalam proses menuju implementasi Satu Data. Provinsi Aceh luar biasa dan patut menjadi contoh bagi provinsi lainnya," kata Idah.
Ia juga berharap Pemerintah Aceh dapat melakukan kunjungan balik ke Gorontalo untuk melakukan sosialisasi langsung, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dua arah dan implementasi Satu Data di Gorontalo bisa semakin cepat dan tepat sasaran.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Program SKALA yang sejak Tahun 2023 telah memilih Provinsi Gorontalo sebagai salah satu provinsi dampingan," katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kemendagri Yeni Indah Susanti menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini telah meluncurkan Portal Satu Data Aceh yang memuat 32 urusan pemerintahan dari seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota.
Peluncuran ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah.
"Harapan kami, NTT, Maluku dan Gorontalo dapat mengambil pembelajaran dari Aceh, baik dari aspek tata kelola, kelembagaan, hingga komitmen pimpinan dalam mendukung pengelolaan data," kata Yeni.
Ia juga berharap kegiatan ini bisa terbangun sinergi antar provinsi dalam memperkuat implementasi Satu Data Daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Diketahui, Aceh sendiri tidak hanya memiliki Portal Satu Data, tetapi juga mengembangkan Sistem Informasi Gampong (SIGAP), yang mencakup hampir separuh populasi di wilayahnya.
SIGAP memastikan partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan.
