Palembang (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
(Kemendag) Srie Agustina mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan
standarisasi desain pasar rakyat agar setiap pasar yang dibangun dapat
termanfaatkan secara optimal, karena memenuhi kebutuhan konsumen.
"Saat ini Kemendag menunjuk sebuah perusahaan nasional untuk
mendesain pasar yang cocok untuk rakyat Indonesia, dengan demikian
diharapkan tak ada lagi pasar yang dibangun dengan dana miliaran rupiah
justru sepi atau tidak ada pedagang yang mau masuk," kata Srie di
Palembang, Sabtu.
Srie mengunjungi Kota Palembang untuk memeriksa gudang Bulog
sekaligus mengadakan diskusi dengan pengusaha ritel terkait isu adanya
kenaikan harga sewa gerai di sejumlah mal.
Ia mengatakan desain pasar rakyat ini akan dibakukan dan bakal
menjadi acuan setiap kabupaten/kota dalam membangun gedung pasar.
Semisal, ia menjelaskan, bahwa pasar itu harus menyediakan tempat
ibadah, tempat bermain anak, tempat ibu penyusui, dan lainnya.
Pemerintah juga sedang mengodoknya mengenai klasifikasi pasar dari
sisi bangunan, serta merencanakan membuat dasar-dasar tata kelola
(manajemen) pasar. Bahkan pemerintah, menargetkan adanya lembaga
pendidikan formal yang khusus mengeluarkan lulusan dengan kepandaian
dalam pengelolaan pasar yang bersertifikat setidaknya setingkat
pendidikan diploma 1
"Harapannya, rakyat mau beraktifitas di pasar. Saat ibunya
berbelanja, anaknya bisa mengakses permainan anak-anak, jika ada
kesinambungan seperti ini tentunya pasar akan ramai, omset pedagang
meningkat, pendapatan asli daerah bertambah, dan masyarakat menjadi
lebih sejahtera," kata dia.
Menanggapi kenyataan bahwa Pasar Talang Kelapa Palembang yang
dibangun setahun lalu menggunakan APBN hingga kini belum juga menjadi
pilihan pedagang untuk berjualan, Srie sangat menyayangkan hal itu.
Ia justru heran mengapa hal itu dapat terjadi karena sudah ada
studi kelayakan sebelum pembangunan. Menurutnya, kenyataan ini
menunjukkan seolah-olah pemerintah kota tidak memiliki cara untuk
mengatasinya.
"Sebelumnya ada pengajuan ke pemerintah pusat mau bangun pasar, dan
sudah direalisasikan, tapi faktanya malah tidak terpakai. Ini sangat
disayangkan, ke depan pemerintah pusat akan pikir-pikir jika Palembang
minta dibangunkan pasar lagi," kata dia.
Bukan hanya Pasar Talang Kelapa, Srie juga menyoroti mengenai Pasar
10 Ulu Palembang yang hingga kini belum maksimal meski sudah dikelola
Perusahaan Daerah milik Pemkot Palembang PD Pasar.
"Sama saja, pasar 10 Ulu juga begitu. Ada pedagang yang bilang
langsung ke saya, bahwa diminta uang untuk beli lapak. Bagaimana itu
bisa terjadi, padahal itu dana APBN," kata Srie.
Terkait ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Edwin Effendy
enggan menanggapi lantaran sudah menjadi kewenangan PD Pasar.
Dirinya yang baru saja menjabat sebagai kepala dinas sejak dua
pekan lalu, sedang fokus mengurus pasar baru yakni Pasar Talang Kepala
yang pengelolaannya belum diserahkan ke PD Pasar.
"Ada 264 orang pedagang sudah mendaftar menjadi pelapak, nanti
penentuan lokasi lapaknya akan diundi, sehingga tidak ada lagi dusta
diantara kita (pungli, red). Target kami pada 2017 sudah termanfaatkan
dengan optimal," kata dia.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pembagunan dan
perevitalisasi 1.000 unit per tahun untuk menggerakkan perekonomian
rakyat. Namun, dalam tiga tahun menjalankan program itu, hanya 35 persen
pasar yang berhasil menaikkan omset pedagang, kata Srie.
Kemendag siapkan standarisasi desain pasar rakyat
Sabtu, 28 Januari 2017 22:08 WIB