Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang finalisasi data penerima subsidi energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan Kementerian ESDM bersama BPS memperkuat kerja sama dalam penyediaan dan pengolahan data penerima subsidi sektor energi.
"Kolaborasi ini menjadi langkah strategis menuju penerapan kebijakan satu data nasional, khususnya untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujarnya saat penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa.
Penandatanganan MoU tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik tersebut dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
MoU mencakup kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, serta pertukaran, dan pemanfaatan data.
Tujuannya adalah memperkuat akurasi dan integrasi data sebagai acuan utama dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM.
Menteri Bahlil menegaskan pentingnya peran BPS dalam menjaga akurasi dan transparansi data yang disajikan kepada publik.
"Dengan senang hati, hari ini kita tanda tangan MoU, tolong sajikan data yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya," ujarnya.
Menteri ESDM juga meminta BPS tidak hanya fokus pada data makro, melainkan turut membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data di sektor energi dan sumber daya mineral.
"Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM, dan listrik," tambah Bahlil.
Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem statistik nasional yang berbasis data.
"Kolaborasi ini dilaksanakan untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencana dan perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data," ujarnya.
Amalia menambahkan BPS kini berfokus pada visi menghasilkan data statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak.
"Visi kami di BPS saat ini adalah menghasilkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak. Untuk itu, kami membutuhkan data dari berbagai sumber dan bertanggung jawab memastikan bahwa data dan statistik yang dihasilkan BPS bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk pengambilan kebijakan berbasis data," jelasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting bagi penguatan sinergi antara Kementerian ESDM dan BPS.
Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga berkomitmen membangun sistem data energi dan sumber daya mineral yang akurat, terpadu, dan berkesinambungan, sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional berbasis bukti (evidence-based policy).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian ESDM-BPS tanda tangani finalisasi data penerima subsidi
