Gorontalo koordinasi terkait manajemen keuangan daerah

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dipimpin langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail menggelar koordinasi, terkait manajemen keuangan daerah yang digelar dalam rapat koordinasi tingkat tinggi.

"Saya memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi (High Level Meeting) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se Provinsi Gorontalo tahun 2026," kata Gusnar di Gorontalo, Kamis.

Rapat tersebut turut dihadiri langsung Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert HP Sianipar dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Setya Permana.

"Rapat ini untuk membahas manajemen keuangan daerah, yang diikuti oleh perwakilan para bupati dan wali kota, lembaga perbankan maupun non perbankan," katanya.

Gusnar mengatakan saat ini persoalan utama yang tengah dihadap oleh seluruh pihak terkait di Gorontalo, adalah apa yang dipahami dan menjadi kebijakan yang dijalankan pemerintah bersama pihak terkait, tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Pada permasalahan tersebut, otoritas perbankan di Gorontalo terpantau masih kalah bersaing dengan pemilik modal yang menjalankan bisnis secara privat.

Setelah dilakukan pengkajian maupun evaluasi secara mendalam, ternyata letak persoalannya adalah literasi, dimana solusi nya harus dilakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat.

Salah satu contoh kasus yakni kebanyakan pemahaman masyarakat di Gorontalo terhadap perbankan dibandingkan pegadaian, jauh memiliki perbedaan. Padahal keduanya dijalankan melalui manajemen keuangan yang sama.

Persoalan tersebut memerlukan perhatian dari seluruh otoritas terkait, termasuk pemerintah, terlebih bagi dinamika pembangunan ekonomi daerah.

Apabila pergerakan pembangunan ekonomi daerah bisa dikatakan membaik kata Gusnar, maka secara tidak langsung keuangan masyarakat juga akan menjadi terkelola dengan baik.

"Melalui rapat ini, dapat diketahui apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana seluruh insan perbankan bersama pemerintah daerah berkolaborasi untuk mengatur manajemen keuangan daerah," imbuhnya.