Mentan siapkan cadangan beras 120 ribu ton untuk bantuan bencana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyiapkan cadangan beras hingga 120 ribu ton untuk didistribusikan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat..

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Mentan melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa cadangan yang disiapkan tersebut merupakan tiga kali lipat dari perkiraan kebutuhan di lapangan.

"Cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi, pangan tidak ada masalah, Bapak Presiden, tiga kali lipat dari kebutuhan," kata Mentan.

Hingga Senin (15/12), Kementerian Pertanian telah mengirimkan stok beras sekitar 44 ribu ton ke daerah bencana.

Selain bantuan pangan, Amran melaporkan adanya bantuan dari APBN dengan total nilai mencapai Rp1 triliun. Tidak hanya itu, dukungan tambahan juga datang dari kementerian lain dan para mitra dengan nilai sekitar Rp75 miliar.

“Dua kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima. Besok kami berangkatkan lagi satu kapal. Jadi totalnya tiga kapal kami berangkatkan,” kata Mentan.

Terkait dampak bencana terhadap sektor pertanian, Mentan menyampaikan bahwa terdapat sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan.

Dalam laporannya terhadap kinerja tahunan di kementerian yang dipimpinnya, Amran menyampaikan capaian kesejahteraan petani yang menunjukkan tren positif.

Nilai tukar petani (NTP) tercatat mencapai 124,36, atau melampaui target 110 yang ditetapkan Menteri Keuangan.

“Ini tertinggi dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani Rp120 triliun," kata Amran.

Mentan juga melaporkan peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 4,17 juta ton sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia memproyeksi swasembada pangan dapat tercapai pada awal 2026.

Dari sisi stok, Amran menyebutkan bahwa cadangan beras nasional diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton pada akhir tahun. Sementara untuk pupuk, keberhasilan kebijakan pupuk meningkatkan volume hingga 700 ribu ton dengan penurunan harga sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara.