Beijing (ANTARA GORONTALO) - Hubungan antara China dan Filipina telah
memasuki "periode emas" ditandai dengan pengembangan cepat, kata Menteri
Luar Negeri China Wang Yi pada Kamis, merujuk kepada pertumbuhan di
bidang perdagangan dan usaha-usaha bilateral untuk menyelesaikan
perselisihan di Laut China Selatan.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengambil kebijakan untuk
menjalin kerja sama di bidang investasi dan bisnis dengan China dan
menghindari pertikaian mengenai kedaulatan maritim yang para pendahulu
kedua negara tinggalkan.
Duterte telah menghadapi kritik di dalam negeri yang sebagian orang
melihat dia terlalu lunak terhadap China terkait perselisihan teritorial
yang berlangsung lama. Tetapi dia memandang pendekatannya bersifat
pragmatis dan mengatakan menantang China berisiko memicu perang.
Wang, yang berbicara kepada wartawan setelah pertemuan dengan Menlu
Filipina Alan Peter Cayetano di Beijing, mengatakan kedua negara telah
menandatangani 22 perjanjian kooperatif dalam kurang dari enam bulan dan
China telah menjadi mitra dagang terbesar untuk pertama kali.
"Kedua negara telah membentuk mekanisme konsultasi bilateral
mengenai isu Laut China Selatan dan juga mekanisme untuk kerja sama
antara para penjaga pantai," kata Wang.
"Jika ada orang yang ingin membalik kemajuan yang dicapai saat ini
hal itu akan merusak kepentingan rakyat Filipina dan ini bukan yang kami
ingin saksikan," kata dia.
Cayetano mengatakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Timur
dan Selatan, dan juga seluruh kawasan, merupakan hasil yang dapat
dilihat dari perbaikan hubungan dengan China saat ini.
Ia juga memuji prakarsa Sabuk dan Jalan Presiden China Xi Jinping
untuk menghubungkan negara-negara melalui pembangunan infrastruktur
sebagai "gagasan besar di dunia yang sedang mencari dan menunggu ide-ide
besar".
China mengkalim sebagian besar Laut China Selatan kaya energi yang
melalui kawasan itu perdagangan senilai 5 triliun dolar melintas tiap
tahun.
Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan juga mengklaim
sebagian dari perairan itu, tempat China telah membangun fasilitas
militer seperti landasan pacu di pulau-pulau yang dikuasainya.
Pemerintah Filipina sebelumnya mengajukan sebuah kasus pada tahun
2013 ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag mengenai perbatasan maritim.
Tahun lalu mahkamah itu membatalkan klaim China atas kedaulatan sebagian
besar Laut China Selatan, tetapi Duterte mengambil kebijakan atas
keputusan mahkamah itu untuk sementara tidak diberlakukan dan mengatakan
ia akan kembali menindaklanjutinya nanti dalam masa pemerintahannya.
Amerika Serikat telah mengeritik proyek-proyek konstruksi China di
perairan yang diperselisihkan, khawatir fasilitas-fasilitas itu dapat
digunakan untuk melarang gerakan bebas dan memperluas jangkauan
strategis China, demikian Reuters.
China sebut hubungan dengan Filipina berada "periode emas"
Kamis, 29 Juni 2017 20:58 WIB