Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dana
haji untuk infrastruktur adalah sangat tepat karena minim risiko, namun
keuntungan yang diraih tinggi.
"Dari segi risiko, bisa dikatakan
investasi di infrastruktur tersebut minim risiko dan keuntungannya
tinggi. Ini uniknya investasi di bidang infrastruktur karena bentuknya
konsesi," ujar Bambang dalam diskusi publik di Kementerian Komunikasi
dan Informatika di Jakarta, Sabtu.
Bambang mencontohkan investasi
di bandara. "Tak mungkin ada lima bandara di suatu kota. Paling banyak
hanya dua bandara saja di suatu kota," katanya.
Begitu juga
dengan pembangkit listrik yang juga menguntungkan asalkan sudah ada
perjanjian dengan PLN untuk membeli listrik yang diproduksi atau kontrak
jual-beli listrik.
"Investasi di bidang infrastruktur itu tidak
langsung terjun ke proyeknya tersebut, tetapi bisa melalui Sukuk (surat
utang syariah) yang dikeluarkan oleh korporasi seperti PLN," kata
Bambang.
Dia mendorong pengelolaan dana haji untuk Sukuk yang sudah menciptakan hasil positif seperti Jalan Tol Jagorawi.
Bambang
menyebutkan dana haji adalah dana jangka panjang, demikian juga dengan
infrastruktur. "Jadi sangat cocok, proyek jangka panjang menggunakan
dana jangka jangka panjang," kata dia.
Selama ini pengelolaan
dana haji hanya dilakukan dengan menginvestasikannya melalui Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk dan surat berharga lainnya
sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan dengan jelas.
Hal itu
berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Malaysia yang membentuk Lembaga
Tabungan Haji Malaysia (LTHM) sejak 1963, yang berinvestasi di
proyek-proyek yang menguntungkan.
"LTHM ini sekarang berinvestasi di berbagai negara termasuk di Indonesia," kata dia.
Hingga
saat ini, aset bersih LTHM mencapai 59,5 miliar ringgit Malaysia atau
sekitar Rp180 triliun. Dari hasil pengelolaan dana haji ini, jamaah haji
asal Malaysia hanya membayar separuh dari biaya haji yang dibebankan.
"Malaysia
hanya bayar separuh dari biaya haji. Jadi dengan pengelolaan yang baik,
maka beban haji akan berkurang. Itu yang kami harapkan terjadi di
Indonesia," kata Bambang.
Saat ini dana yang bisa dikelola adalah
Rp99,34 triliun yang berasal dari dana haji Rp96,29 triliun dan dana
abadi umat Rp3,05 triliun. Dana ini akan dikelola Badan Pengelolaan
Keuangan Haji (BPKH).
Dana haji untuk infrastruktur, minim risiko tapi untung besar
Sabtu, 5 Agustus 2017 23:20 WIB