Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
Siti Nurbaya Bakar mengatakan dampak pencemaran bahan beracun berbahaya
(B3) merkuri menjadi ancaman kualitas lingkungan hidup dan kesehatan.
"Hal ini bila dibiarkan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas
lingkungan hidup dan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian dan
hilangnya generasi penerus bangsa ini," katanya dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Sabtu.
Merkuri atau air raksa adalah unsur kimia berupa logam berat yang
sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat
toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah antarwilayah maupun
antarnegara.
Dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan yang ditimbulkan
meliputi tremor, gangguan motorik, gangguan syaraf, pencernaan,
kekebalan tubuh, ginjal dan paru-paru, serta iritasi kulit, mata dan
saluran pencernaan. Ibu hamil yang terpapar merkuri akan melahirkan anak
dengan IQ rendah.
Ia mengatakan di samping itu, dampak lanjut secara sosial-ekonomi
meliputi beralihnya mata pencaharian utama, konflik horizontal
masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat, meningkatnya
kriminalitas serta mobilisasi tenaga kerja wanita dan anak di bawah
umur.
Menurut dia, di Indonesia, merkuri sebagian besar digunakan pada
Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk proses amalgamasi emas.
Selain itu merkuri juga digunakan di sektor industri klor-alkali dan
sektor kesehatan (alat kesehatan).
Pengesahan Konvensi Minamata yang baru rapung dilakukan
Pemerintah, menurut dia, sudah sejalan dengan amanat Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang
menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selain itu, Siti mengatakan ratifikasi konvensi tersebut bertujuan
menjamin masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hal
itu sesuai diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang
menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pengesahan Konvensi Minamata, lanjutnya, sekaligus mempertegas
arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas 9 Maret 2017 terkait
Penanganan Merkuri pada PESK dalam hal kebijakan dan peraturan
perundang-undangan, tata kelola PESK diluar maupun di dalam kawasan
hutan, tata niaga pengadaan dan distribusi Merkuri, pengembangan
alternatif mata pencaharian bagi para penambang; serta bantuan medis
atau kesehatan kepada masyarakat terpapar Merkuri dan untuk secara lebih
luas sosialisasi dari aspek kesehatan.
Menteri Siti nyatakan pencemaran merkuri mengancam lingkungan
Sabtu, 23 September 2017 15:15 WIB
![Menteri Siti nyatakan pencemaran merkuri mengancam lingkungan](https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/09/20170923201708023234.jpg)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (ANTARA /HO/Humas Kemenko PMK)