Gorontalo, (Antara) - DPRD Kabupaten Bone Bolango mempertanyakan nasib 1.900 warga yang kena dampak pembangunan Bulango waduk Hulu, karena selain pemukiman, juga ada lahan pertanian dan perkebunan yang kena imbasnya.
Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Amran Mustapa, mengatakan dari awal sikap lembaganya untuk meminta penjelasan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, sebagai instansi teknis pelaksana pembangunan waduk Bulango Hulu, akan nasib warga yang masih menunggu informasi yang jelas dan resmi.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin pembayaran lahan warga, karena sebagian lahan masyarakat tidak bersertifikat, ini harus dijamin oleh pemerintah, termasuk juga masalah harta/bangunan rumah mereka yang kena dampak pembangunan bendungan ini.
"Informasi selama ini simpang siur, karena ada beberapa desa yang kena dampak sehingga sangat berdampak pada psikologi masyarakat," tuturnya saat bertemu dengan warga serta pemerintah daerah belum lama ini.
Konsultan pembangunan Bendungan Bulango Hulu, Khairudin, mengungkapkan pembangunan bendungan manfaat dan fungsinya sangat banyak. Yakni apabila terjadi banjir maka bendungan ini akan menampungnya dan akan dialirkan secara teratur, sehingga wilayah yang kena dampak banjir selama ini, itu tidak akan terjadi lagi.
Sementara untuk masyarakat yang kena dampak langsung dari pembangunan bendungan ini, selain ada relokasi juga akan mengidentifikasi tanah dan bangunan milik masyarakat.
Semua tanah dan bangunan warga yang kena dampak pembangunan bendungan ini akan diganti semua, tapi semua tergantung dari masyarakat itu sendiri.
"Akan ada tim pembebasan lahan yang akan menilai dan menentukan nilai tanah dan bangunan milik masyarakat tersebut," tukasnya. (adv/humas)
DPRD Pertanyakan Nasib Warga Terkena Pembangunan Waduk Bulango
Kamis, 26 Oktober 2017 10:14 WIB