Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah membentuk tim kerja untuk mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang masih terkendala persoalan pembebasan lahan.
"Kita akan membuat tim bersama, akan dibentuk di bawah Kemenko
Perekonomian," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat
koordinasi percepatan realisasi proyek strategis nasional di Jakarta,
Senin.
Budi menjelaskan tim kerja itu akan berperan sebagai Komite Koordinasi Transit Oriented Development (TOD) yang melakukan sinkronisasi Masterplan TOD dengan rencana pembangunan depo MRT Jakarta dan perumahan rakyat.
Upaya sinkronisasi ini akan dilakukan dengan melibatkan banyak
pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun
badan usaha agar proyek transportasi massal cepat terwujud.
"Jadi ada pusat dan daerah yang akan mengelola proses kegiatan
tindak lanjutan, terutama berkaitan dengan penyelesaian, berkaitan
dengan TOD, khusus yang ada di Jakarta Kota," ujarnya.
Proyek MRT Jakarta Selatan dan Pusat saat ini menghadapi kendala
pengadaan lahan di Kampung Bandan, yang sangat kompleks dan membutuhkan
koordinasi dari pemerintah pusat.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo
menambahkan sekitar 16 Kementerian/Lembaga dan instansi akan masuk ke
dalam struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan.
"Kami mengusulkan ada 16 kementerian/lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini," ungkap Wahyu.
Dalam rapat koordinasi juga diputuskan pembiayaan pembangunan
proyek MRT Jakarta, yang meliputi pembagian pembebanan pinjaman antara
pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 49 persen
dan 51 persen.
Pembagian beban ini tidak hanya berlaku untuk proyek MRT dari Lebak
Bulus sampai Bundaran HI (Fase I), tetapi juga untuk proyek dari
Bundaran HI sampai Kampung Bandan (Fase II).
Pemerintah bentuk tim kerja untuk percepat pembangunan MRT
Senin, 30 Oktober 2017 18:34 WIB