Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo mengkritik cara-cara tak
beretika dan melupakan kesantunan dalam berpolitik sehingga masih sering
keluar tuduhan tidak berdasar seperti klaim bangkitnya Partai Komunis
Indonesia (PKI), padahal undang-undang, yakni TAP MPRS, jelas-jelas
menjadi payung hukum yang membuat PKI mustahil hidup lagi di Indonesia.
"Coba
kita lihat, masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek aseng,
mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebug saja sudah, gampang.
payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak
masalah ini. Juga mengenai anti Islam, anti ulama, Cara politik yang
beretika harus mulai kita sampaikan," kata Presiden kepada para senior
PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), FKPPI (Forum Komunikasi
Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri dan Yayasan Suluh
Nuswantara Bakti (YSNB), saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan
Tahun 2017 di Jakarta, Senin.
Presiden menyebut masih banyak elit
politik yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat,
terutama generasi muda. Oleh karena itu dia meminta generasi muda
meneladankan kesantunan dalam berpolitik.
"Memberikan nilai-nilai
itu kepada generasi muda, bagaimana berpolitik yang beretika, cara-cara
bicara yang beretika, bagaimana menghargai sebuah senioritas, bagaimana
menjaga nilai-nilai kesantunan," kata Presiden
Presiden
mengatakan cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan
disampaikan kepada masyarakat, terutama pada anak-anak agar nilai
keindonesian tidak hilang.
Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah
telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP
PIPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang
Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda
tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya.
"Nilai-nilai
keindonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam
ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada anak-anak kita,
bagaimana mengenai kerukukanan, bagaimana persaudaraan, bagaimana
mengenai toleransi," kata Presiden.
Jokowi mengakui bahwa saat
ini, pendidikan generasi muda saat ini tidak hanya menerima pendidikan
dari guru dan orang tua saja tetapi juga dari media sosial.
"Jangan
keliru, yang mendidik anak kita sekarang ini bukan dari guru, orang
tua, tetapi lebih banyak oleh media sosial. Kekuatan keterbukaan
kekuatan media sosial sekarang mempengaruhi sekali dari semua aspek baik
ekonomi, politik maupun sosial, dan ini yang harus kita antisipasi,"
kata Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa perkembangan yang sangat
cepat teknologi informasi tidak bisa dibendung yang membuat lanskap
ekonomi dan politik baik internasional maupun nasional berubah.
"Jika
ini tidak diantisipasi, tidak disiapkan nilai-nilai karakter
keindonesia kita, nilai karekter bangsa akan tergerus, kalau
penyiapannya betul-betul tidak mulai dari tahapan yang benar," kata
Presiden.
Jokowi: "Kalau PKI bangkit, gebuk saja"
Senin, 20 November 2017 15:17 WIB