Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) mengakui temuan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran pada
2017 meski sudah ada kebijakan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan
dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) pada proyek pemerintah
sejak awal tahun ini.
"Saya kira sudah bagus (adanya TP4P dan TP4D), tapi masih ada
beberapa `case` (kasus/temuan) yang sedang ditangani Pak Irjen
(inspektorat jenderal) karena ketidaktahuan dan lain-lain," kata Menteri
PUPR, Basuki Hadimuljono menjawab pers di Jakarta, Senin, di sela Rapat
Koordinasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR.
Menurut Basuki, sesuai informasi dari Jaksa Agug Muda Intelijen
(Jamintel) pada agenda itu, info adanya penyelewengan semacam itu juga
berasal dari orang dalam sehingga semuanya memang harus kompak untuk
mengawasi.
"Jadi, info semacam ini, harusnya sama mulai dari Presiden, ke saya, hingga ke Balai dan PPK," katanya.
Namun, Basuki enggan merinci beberapa temuan yang dimaksud, tetapi
secara garis besar diakui ada yang bersifat pencegahan dan ada yang
sudah temuan atau sudah terjadi.
Ditanya evaluasi secara umum adanya TP4P dan TP4D sejak awal 2017
hingga saat ini, Basuki mengakui secara umum informasi dari Jamintel,
jumlah realisasi proyek dari 2016-2017 naik tinggi.
"Kami pun dari PUPR sama, yakni misalnya pada proyek di GBK
(Gelora Bung Karno), ketika ada informasi yang mencurigakan, ya yang
jawab Kejati (Kejaksaan Tinggi) karena kami sejak awal didampingi
mereka, BPKP dan lainnya. Jadi, insya Allah tidak ada hal hal yang
menyimpang," katanya.
Ia membenarkan bahwa selama ini, struktur pelelangan proyek di PUPR
sudah berubah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) langsung ke Kelompok
Kerja (Pokja).
"Jadi yang selama ini yang tunjuk Pokja adalah Satker dan ULP
biasanya Kepala Balai, ternyata tidak bisa dikendalikan karena
independen, tetapi independennya menurut saya, diterjemahan semaunya
sendiri. Ini tidak benar," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan peninjauan dan disesuaikan
dengan peraturan yang ada, maka yang tunjuk Pokja sekarang adalah ULP
langsung dan Pokjanya tidak terdiri satu organisasi, tetapi dicampur.
Ia memberikan contoh, untuk lelang jalan dan jembatan, maka tidak
semua Pokja dari Bina Marga. "Ketua dan Sekretaris dari Bina Marga,
tetapi anggotanya campur mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan,
tergantung lokasinya," katanya.
Realisasi anggaran
Menjawab pertanyaan anggaran 2017 hingga saat ini (18/12), Basuki
menjelaskan, realisasi penyerapan anggaran untuk fisik 86 persen,
sedangkan keuangan baru 83 persen.
"Ini bukan dihentikan lajunya, tetap jalan terus. Mestinya fisik
dan keuangan sama, tetapi ini hanya soal penagihan saja," katanya.
Basuki optimistis bahwa realisasi anggaran 2017 bisa diserap sesuai prognosa 95 persen.
Anggaran Kementeraian PUPR tahun ini sebesar Rp101,496 triliun.
Anggaran sebesar itu terbagi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina
Marga sebesar 40,78 persen, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 32,77,
Ditjen Cipta Karya 15,7 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan 8,16 persen,
Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesa 0,23 persen, dan bidang lainnya
sebesar 2,35 persen.
Jika dirincikan, total alokasi anggaran tersebut dibagi ke dalam 11
unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp569 miliar, Inspektorat
Jenderal Rp107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp41,393 triliun, Ditjen Cipta
Karya Rp15,935 triliun dan Ditjen Sumber Daya Air Rp33,263 triliun.
Kemudian, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp8 triliun, Ditjen
Pembiayaan Perumahan Rp240 miliar, dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Rp632 miliar.
Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp330 miliar, Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah Rp263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Rp478 miliar.
Kementrian PUPR akui ada temuan penyelewengan anggaran 2017
Senin, 18 Desember 2017 15:23 WIB