Trump Yakin Rusia Berhenti Campuri Pemilu AS

Washington (Antaranews Gorontalo) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu mengaku yakin Rusia sudah berhenti mencampuri pemilihan umum di negaranya.

Pernyataan itu bertolak belakang dengan kesimpulan gabungan badan intelijen Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa Moskow masih terus berupaya memengaruhi hasil pemilihan umum Amerika Serikat.

Sebelumnya pada Selasa, Trump nampak berusaha meralat ucapannya bahwa ia lebih mempercayai Presiden Rusia Vladimir Putin dibandingkan dengan para kepala intelijen Amerika soal campur tangan Rusia dalam pemilihan 2016. Trump mengaku salah bicara satu hari sebelumnya, setelah melakukan pertemuan dengan Putin di Helsinki.

Lalu pada Rabu saat ditanya sejumlah wartawan apakah Rusia masih mengincar Amerika Serikat, Trump menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak."

Sejumlah pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan bahwa upaya intervensi pemilu dalam negeri Rusia masih berlanjut. Moskow dikatakan tengah berusaha memengaruhi hasil pemungutan suara pemilu Kongres pada November mendatang.

Trump saat ini tengah susah payah memperbaiki komentar yang dia sampaikan pada Senin, yang dalam kesempatan itu ia menyatakan percaya pada bantahan yang diberikan Putin daripada kesimpulan yang diberikan dinas-dinas intelijen Amerika.

"Kami telah mencapai prestasi yang sangat baik, jika menyangkut Rusia. Tidak pernah ada presiden yang bersikap sekeras saya terhadap Rusia," kata Trump kepada sejumlah wartawan sebelum rapat kabinet di Gedung Putih.

Pada Februari lalu di hadapan sebuah komite kongres, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat Dan Coats menyatakan telah mempunyai bukti bahwa Rusia tengah berupaya mencampuri pemilu pada November mendatang -- yang akan menentukan komposisi parlemen dan senat serta jabatan di negara-negara bagian.

Pada Senin, Coats dalam pernyataan tertulis mengatakan bahwa "Kesimpulan kami sudah jelas mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan tahun 2016 dan upaya merasuk yang terus-menerus dari mereka untuk merusak demokrasi kita."