"Saya kira Jokowi telah memiliki pengalaman dalam menghadapi fraksi-fraksi di DPR saat menjabat gubernur (DKI Jakarta), di mana sangat sedikit fraksi pendukungnya," kata Erwan di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, strategi Jokowi yang ingin menekankan koalisi terhadap rakyat, dibanding partai, merupakan eksperimen politik yang juga berpeluang menjadi kekuatan besar kepemimpinannya.
"Jadi memang periode Jokowi ini akan banyak eksperimen politik, sehingga apabila berhasil, justru akan menjadi kemajuan perpolitikan di Indonesia," kata dia.
Meski demikian, keberadaan koalisi permanen di parlemen tersebut, kata dia, juga tetap perlu dihadapi dengan bijaksana.
Hal itu, menurut dia, mengingat sistem pemerintahan di Indonesia tidak secara murni menganut sistem presidensial, akan tetapi sesekali waktu juga menerapkan sistem parlementer.
"Dengan sistem pemerintahan seperti yang berlaku di Indonesia saat ini, saya kira dukungan partai terhadap Jokowi yang hanya 33 persen di parlemen, tetap akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Jokowi, apabila tidak diimbangi dengan formula politik yang cerdas dan matang," katanya.
Meski demikian, ia memperkirakan peluang kerja sama antara Jokowi dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta masih memungkinkan terbuka lebar, setelah Jokowi dan JK dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
"Partai-partai anggota koalisi masih memiliki kemungkinan memutuskan merapat ke Jokowi. Meskipun hal itu juga kembali pada keputusan Jokowi untuk membuka kran koalisi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memperkirakan kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen akan mampu menentukan setiap kebijakan pemerintah.
"Kalau kekuatan koalisi bisa kuat dan solid mulai pusat hingga daerah, maka secara politik, kebijakan perpolitikan pemerintah kitalah yang menentukan," kata Akbar saat menjadi pembicara dalam diskusi panel nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Yogyakarta, Minggu (7/9).
Di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi.
Sementara itu, pasangan Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, dengan total memiliki 207 kursi.
Sedangkan Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
