Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo, Muhamad Masrus Ridwan mengatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, tidak tumpang tindih dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
"Justru KIS adalah bagian dari JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, jadi tidak ada tumpang tindih apalagi pemborosan. Masyarakat harus bisa memahami manfaat KIS untuk siapa," jelasnya, Selasa.
Menurutnya BPJS baik di pusat maupun daerah sudah memberi penjelasan rinci apa perbedaan dan persamaan kedua program kepada masyarakat melalui media massa.
"KIS hanya untuk warga miskin saja dan nantinya juga akan menjadi peserta BPJS. Sementara BPJS akan melayani seluruh warga negara secara umum untuk menjadi peserta," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, KIS juga hanya ditujukan bagi warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan, sehingga warga miskin yang sampai saat ini tidak terdaftar bisa masuk ke dalam penerima kartu.
Dengan demikian, lanjutnya, seluruh warga miskin di Indonesia akan mendapatkan haknya dalam hal jaminan kesehatan dari pemerintah.
Dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.147.528 jiwa, yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah 1.006.175 orang atau sekitar 87,6 persen.
Kepesertaan itu terdiri dari PBI APBN 503.726 jiwa, PBI APBD 365.252, dan peserta non PBI 137.197 orang.
"Dari jumlah tersebut, berarti tinggal 12 persen penduduk yang belum ter-cover oleh BPJS. Mungkin saja sisanya bisa dimasukkan dalam Kartu Indonesia Sehat nanti, bila warga tersebut benar-benar miskin," tambahnya.
BPJS Gorontalo: KIS-JKN Tidak Tumpang Tindih
Selasa, 11 November 2014 16:36 WIB