Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wali Kota Gorontalo Marthen Taha menilai jumlah APBD tahun 2015 di daerah tersebut belum ideal, karena sebagian besar tersedot ke belanja pegawai.
"Sebesar 60 persen lebih atau Rp487,5 miliar kami gunakan untuk belanja tidak langsung, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan pegawai," katanya, Selasa.
Sementaraa sisanya sekitar Rp373 miliar digunakan untuk belanja langsung yang difokuskan pada pembiayaan program program prioritas pembangunan di daerah.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, wali kota berharap agar Pemprov Gorontalo bisa memberi bantuan melalui pembiayaan APBD provinsi.
Sejumlah usulan program yang diajukan wali kota ke pemprov diantaranya, penambahan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Provinsi dari 38.628 jiwa menjadi 50 ribu jiwa.
Selain itu, peningkatan bantuan Program Pendidikan Gratis (Prodira) bagi siswa SMA dan sederajat serta lanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Otanaha.
Pemkot Gorontalo juga menargetkan program peningkatan sejumlah ruas jalan kota, pembangunan Cardiac Center di RSUD Aloe Saboe serta kelanjutan pembangunan pasar Moodu.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan, pada tahun 2015 alokasi APBD Pemprov untuk Kota Gorontalo mencapai Ro67,3 miliar.
Anggaran paling besar dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah sekitar Rp30 milyar dan pekerjaan infrastruktur Rp20,7 miliar.
Sedangkan pada program yang dibiayai melalui dana APBN 2015, Pemkot Gorontalo mendapatkan alokasi sebesar Rp70,6 miliar.
Anggaran itu untuk sejumlah program di antaranya pengembangan pelabuhan Gorontalo Rp25 miliar, pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Rp15,8 miliar serta Satker Cipta Karya Rp13,8 miliar.
"Untuk program kesehatan dan pendidikan gratis juga tetap kami alokasikan melalui APBD masing masing sebesar Rp6,7 miliar serta Rp5,4 miliar," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Sebesar 60 persen lebih atau Rp487,5 miliar kami gunakan untuk belanja tidak langsung, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan pegawai," katanya, Selasa.
Sementaraa sisanya sekitar Rp373 miliar digunakan untuk belanja langsung yang difokuskan pada pembiayaan program program prioritas pembangunan di daerah.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, wali kota berharap agar Pemprov Gorontalo bisa memberi bantuan melalui pembiayaan APBD provinsi.
Sejumlah usulan program yang diajukan wali kota ke pemprov diantaranya, penambahan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Provinsi dari 38.628 jiwa menjadi 50 ribu jiwa.
Selain itu, peningkatan bantuan Program Pendidikan Gratis (Prodira) bagi siswa SMA dan sederajat serta lanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Otanaha.
Pemkot Gorontalo juga menargetkan program peningkatan sejumlah ruas jalan kota, pembangunan Cardiac Center di RSUD Aloe Saboe serta kelanjutan pembangunan pasar Moodu.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan, pada tahun 2015 alokasi APBD Pemprov untuk Kota Gorontalo mencapai Ro67,3 miliar.
Anggaran paling besar dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah sekitar Rp30 milyar dan pekerjaan infrastruktur Rp20,7 miliar.
Sedangkan pada program yang dibiayai melalui dana APBN 2015, Pemkot Gorontalo mendapatkan alokasi sebesar Rp70,6 miliar.
Anggaran itu untuk sejumlah program di antaranya pengembangan pelabuhan Gorontalo Rp25 miliar, pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Rp15,8 miliar serta Satker Cipta Karya Rp13,8 miliar.
"Untuk program kesehatan dan pendidikan gratis juga tetap kami alokasikan melalui APBD masing masing sebesar Rp6,7 miliar serta Rp5,4 miliar," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015