Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo memberi apresiasi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memprogramkan "sejuta rumah" bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk di daerah itu.
"Ini menjadi kado manis bagi PNS di Kabupaten Gorontalo, terutama mereka yang belum memiliki tempat tinggal memadai," kata Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo, Tonny Junus.
Sebelumnya, wabup atas nama pemkab Gorontalo menandatangani Momerandum of Understending (MOU) dengan pemerintah pusat terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta.
Wabup mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan begitu mengapresiasi program bantuan dari pemerintah pusat tersebut, karena untuk Provinsi Gorontalo, baru Kabupaten Gorontalo yang tersentuh program ini.
Sehingga hal ini patut dibanggakan dan menjadi angin segar bagi seluruh PNS Kabupaten Gorontalo yang belum mempunyai rumah.
Sebab hal ini sangat membantu para abdi negara untuk mendapatkan rumah layak dengan harga murah dan terjangkau.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, program satu juta rumah ini akan diarahkan ke daerah yang sudah siap dan matang untuk membangun program ini, seperti penyediaan lahan dan sebagainya.
"Syaratnya yaitu tanah yang tidak jauh dari perkotaan, karena sebelumnya dari Merauke, Provinsi Papua dan Kalimantan Selatan, banyak yang menyediakan tanah tapi sarana transportasi dan infrastruktur masih belum memadai," tutur Tjahjo.
Nantinya ada tim terpadu dari BTN, BNI dan Bapertarum yang akan turun langsung untuk mengidentifikasi kesiapan tanah yang ada di masing-masing daerah.
Kemendagri akan segera mengeluarkan payung hukum untuk daerah yang berkaitan dengan biaya izin mendirikan bangunan (IMB), yaitu untuk rumah sederhana, rumah murah dan rumah susun akan mendapat potongan 95 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015
"Ini menjadi kado manis bagi PNS di Kabupaten Gorontalo, terutama mereka yang belum memiliki tempat tinggal memadai," kata Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo, Tonny Junus.
Sebelumnya, wabup atas nama pemkab Gorontalo menandatangani Momerandum of Understending (MOU) dengan pemerintah pusat terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta.
Wabup mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan begitu mengapresiasi program bantuan dari pemerintah pusat tersebut, karena untuk Provinsi Gorontalo, baru Kabupaten Gorontalo yang tersentuh program ini.
Sehingga hal ini patut dibanggakan dan menjadi angin segar bagi seluruh PNS Kabupaten Gorontalo yang belum mempunyai rumah.
Sebab hal ini sangat membantu para abdi negara untuk mendapatkan rumah layak dengan harga murah dan terjangkau.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, program satu juta rumah ini akan diarahkan ke daerah yang sudah siap dan matang untuk membangun program ini, seperti penyediaan lahan dan sebagainya.
"Syaratnya yaitu tanah yang tidak jauh dari perkotaan, karena sebelumnya dari Merauke, Provinsi Papua dan Kalimantan Selatan, banyak yang menyediakan tanah tapi sarana transportasi dan infrastruktur masih belum memadai," tutur Tjahjo.
Nantinya ada tim terpadu dari BTN, BNI dan Bapertarum yang akan turun langsung untuk mengidentifikasi kesiapan tanah yang ada di masing-masing daerah.
Kemendagri akan segera mengeluarkan payung hukum untuk daerah yang berkaitan dengan biaya izin mendirikan bangunan (IMB), yaitu untuk rumah sederhana, rumah murah dan rumah susun akan mendapat potongan 95 persen.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2015