Wabup Bone Bolango: Penanganan tengkes terus dioptimalkan

Bone Bolango (ANTARA) - Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli menegaskan penanganan tengkes atau stunting di daerah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terus dioptimalkan dan lebih terarah.

"Persoalan stunting di daerah ini butuh aksi nyata di lapangan dan bukan hanya aksi seremonial menggugurkan kewajiban," ucap Merlan di Bone Bolango, Sabtu.

Ia menginginkan dari 781 bayi yang menjadi fkcus intervensi tengkes mendapatkan perhatian lebih dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ia menilai selama ini penanganan tengkes di Bone Bolango itu paling banyak agenda rapat. Padahal katanya bayi yang menderita tengkes lebih butuh makanan dan gizi yang banyak dibanding dengan rapat yang hanya bersifat seremonial belaka.

"Rapat bisa dilakukan, tapi ke depan harus lebih diurai agar tidak terlalu banyak. Saya lihat ini hanya menggugurkan kewajiban saja, maka kedepan ini harus lebih terarah agar memiliki dampak yang lebih maksimal menuju sasaran yang kita tuju," tegas Wabup Merlan.

Ia mengungkapkan dengan hasil kinerja penurunan stunting di Bone Bolango yang berhasil, Pemerintah Pusat akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5,6 miliar. Olehnya itu, Wakil Bupati perempuan pertama di daerah itu meminta anggaran tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipastikan semua fokus intervensi mendapatkan bantuan.

"Jangan kita zalim terhadap anak stunting. Dana Rp5,6 miliar ini digunakan sebaik mungkin. Bangun koordinasi dengan TPPS. Pastikan semua bayi mendapatkan bantuan karena ada laporan dari masyarakat, aparat di bawah bermain dengan bantuan ini. Mari kita jadi tim yang berkinerja dan penolong bagi rakyat yang membutuhkan," jelas Merlan.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan prevalensi tengkes di Provinsi Gorontalo sebesar 23,8 persen.

Di Kota Gorontalo sebesar 19,1 persen, Kabupaten Gorontalo 30,8 persen, Kabupaten Bone Bolango 22,3 persen, Kabupaten Boalemo 29,9 persen, Gorontalo Utara 29,3 persen dan Kabupaten Pohuwato 6,4 persen.