Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - DPRD Kabupaten Bone Bolango berjanji akan membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 tepat waktu.
Ketua DPRD Bone Bolango Rusliyanto Monoarfa, Kamis, mengatakan, pihaknya telah membangun komitmen untuk mengefektifkan upaya pembahasan alokasi anggaran tiap tahun, sesuai jadwal yang ditetapkan.
Efektifitas yang dimaksud adalah dengan menyelesaikan pembahasan anggaran tepat waktu, sesuai tuntutan undang-undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri).
"Kita pastikan tidak akan diundur sesuai jadwal," kata Rusliyanto
Dia menambahkan, sesuai ketentuan Undang-Undang serta Permendagri tentang teknis penyusunan APBD tahun 2014, sudah jelas bahwa sebelum rancangan APBD diajukan, maka eksekutif dan legislatif harus menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Khusus untuk APBD 2014 kata Ruslianto, pihaknya dalam waktu dekat menggelar rapat paripurna, terkait penyampaian nota pengantar dari eksekutif.
Sesuai ketentuan aturan ditegaskan untuk penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh eksekutif ke pihak legislatif, paling lambat pertengahan bulan Juli," kata Rusliyanto.
Langkah itu, kata Rusliyanto, akan ditindak lanjuti dengan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat bulan Agustus sampai dengan akhir September.
"Jadi awal bulan Oktober, eksekutif akan menyampaikan rancangan Perda APBD 2014 kepada kami, dan hal itu akan dibahas dan disetujui paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau sebelum Desember 2013 mendatang," ujar Rusliyanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Ketua DPRD Bone Bolango Rusliyanto Monoarfa, Kamis, mengatakan, pihaknya telah membangun komitmen untuk mengefektifkan upaya pembahasan alokasi anggaran tiap tahun, sesuai jadwal yang ditetapkan.
Efektifitas yang dimaksud adalah dengan menyelesaikan pembahasan anggaran tepat waktu, sesuai tuntutan undang-undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri).
"Kita pastikan tidak akan diundur sesuai jadwal," kata Rusliyanto
Dia menambahkan, sesuai ketentuan Undang-Undang serta Permendagri tentang teknis penyusunan APBD tahun 2014, sudah jelas bahwa sebelum rancangan APBD diajukan, maka eksekutif dan legislatif harus menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Khusus untuk APBD 2014 kata Ruslianto, pihaknya dalam waktu dekat menggelar rapat paripurna, terkait penyampaian nota pengantar dari eksekutif.
Sesuai ketentuan aturan ditegaskan untuk penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh eksekutif ke pihak legislatif, paling lambat pertengahan bulan Juli," kata Rusliyanto.
Langkah itu, kata Rusliyanto, akan ditindak lanjuti dengan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat bulan Agustus sampai dengan akhir September.
"Jadi awal bulan Oktober, eksekutif akan menyampaikan rancangan Perda APBD 2014 kepada kami, dan hal itu akan dibahas dan disetujui paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau sebelum Desember 2013 mendatang," ujar Rusliyanto.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013