Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengharapkan program pengentasan kemiskinan di daerah itu tetap menjadi urusan prioritas.
"Angka kemiskinan yang masih dua digit pada persentase 16 persen dari 125 ribu jiwa penduduk yang ada di daerah ini, masih memerlukan penanganan yang serius," kata Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran di Gorontalo, Minggu.
Apalagi angka pengangguran yang masih tergolong tinggi, mencapai 3,8 persen.
"Sehingga pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam menyusun program khususnya di Tahun Anggaran 2022 agar upaya menurunkan angka pengangguran dapat sinergi dengan program pengentasan kemiskinan," katanya.
DPRD katanya lagi, mendorong kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
"Kita jangan lagi menggunakan istilah menurunkan namun harus mengentaskan kemiskinan," katanya pula.
Jika targetnya hingga tersisa 1 digit saja di Tahun Anggaran 2023 nanti, maka upaya secara sistematis dan terfokus sudah harus dilakukan mulai saat ini, diantaranya melalui program-program pemberdayaan.
Sehingga dapat optimal menyentuh kantong-kantong kemiskinan di daerah ini tersebar di 11 kecamatan.
Olehnya, DPRD melalui Badan Anggaran dalam rapat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, sangat menyeriusi penganggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
Mengingat program pengentasan kemiskinan tidak boleh absen dalam pembahasan APBD di setiap program di seluruh perangkat daerah.
Agar implementasinya, baik dalam pengalokasian maupun pemanfaatan anggaran, dapat sinergi dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Program dan kegiatan di masa pandemi COVID-19 pun kata Roni, perlu linier dengan upaya memulihkan ekonomi nasional hingga ke daerah, agar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Olehnya, program investasi di sektor birokrasi melalui APBD tambahnya, tidak boleh sia-sia sebab prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan secara merata dapat dirasakan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Angka kemiskinan yang masih dua digit pada persentase 16 persen dari 125 ribu jiwa penduduk yang ada di daerah ini, masih memerlukan penanganan yang serius," kata Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran di Gorontalo, Minggu.
Apalagi angka pengangguran yang masih tergolong tinggi, mencapai 3,8 persen.
"Sehingga pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam menyusun program khususnya di Tahun Anggaran 2022 agar upaya menurunkan angka pengangguran dapat sinergi dengan program pengentasan kemiskinan," katanya.
DPRD katanya lagi, mendorong kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
"Kita jangan lagi menggunakan istilah menurunkan namun harus mengentaskan kemiskinan," katanya pula.
Jika targetnya hingga tersisa 1 digit saja di Tahun Anggaran 2023 nanti, maka upaya secara sistematis dan terfokus sudah harus dilakukan mulai saat ini, diantaranya melalui program-program pemberdayaan.
Sehingga dapat optimal menyentuh kantong-kantong kemiskinan di daerah ini tersebar di 11 kecamatan.
Olehnya, DPRD melalui Badan Anggaran dalam rapat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, sangat menyeriusi penganggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
Mengingat program pengentasan kemiskinan tidak boleh absen dalam pembahasan APBD di setiap program di seluruh perangkat daerah.
Agar implementasinya, baik dalam pengalokasian maupun pemanfaatan anggaran, dapat sinergi dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Program dan kegiatan di masa pandemi COVID-19 pun kata Roni, perlu linier dengan upaya memulihkan ekonomi nasional hingga ke daerah, agar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Olehnya, program investasi di sektor birokrasi melalui APBD tambahnya, tidak boleh sia-sia sebab prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan secara merata dapat dirasakan masyarakat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021