"Organisasi perangkat daerah (OPD) harus menggunakan basis data terpadu agar program perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan bersifat langsung, tersalurkan tepat sasaran," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, di Gorontalo, Jumat.
Tahun 2018, DPRD menerima banyak aspirasi maayarakat miskin yang mengaku tidak tersentuh bantuan langsung dari pemerintah.
Maka pemerintah daerah melalui OPD teknis, perlu melakukan perbaikan "update" data kemiskinan.
Termasuk menyampaikannya kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengingat data tersebut akan menjadi rujukan utama dalam menetapkan calon penerima bantuan bagi masyarakat miskin di daerah ini.
Perbaikan data perlu dilakukan terus menerus, kata Noci, sebab kondisi masyarakat sangat dinamis setiap saat.
"Kita akan menemukan masyarakat yang sudah lulus dari kemiskinannya melalui bantuan pemerintah atau bahkan menemukan masyarakat miskin yang belum terdata, maka DPRD meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan data secara berkesinambungan," ujar Noci.
DPRD pun menilai, telah banyak bantuan pemerintah yang dikucurkan pada masyarakat miskin di daerah itu, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program yang ada.
Hal itu sangat penting kata Noci, agar pemerintah daerah dapat mengukur dampak dari keberhasilan program yang dilaksanakan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jika tidak melakukan evaluasi, bahkan datanya kurang update maka sangat sulit menilai kondisi masyarakat bahkan akurasi gambaran kondisi kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat sangat sulit terukur secara faktual," tuturnya.
DPRD kata Noci, berharap agar tahun 2019 ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memaksimalkan update data kemiskinan.
Termasuk mengevaluasi program-program bantuan langsung agar tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh.
