Gorontalo Utara Tuntaskan Verifikasi Data Kemiskinan

Gorontalo, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menuntaskan verifikasi pemuktahiran data kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sinkronisasi data kemiskinan wilayah timur tahun 2016, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Wakil Bupati Roni Imran selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Gorontalo Utara, Jumat, mengatakan, persentase kemiskinan di daerah ini sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat tahun 2015 mencapai 18,27 persen.

Angka ini akan divalidasi pemerintah daerah sesuai usulan pemerintah desa dan kecamatan dengan data pemerintah pusat yang tersaji pada data Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Sinkronisasi data valid sangat penting, agar tidak ada lagi perbedaan data dan angka kemiskinan di daerah dengan pemerintah pusat," ujar Roni.

Mengingat data tersebut berkaitan erat dengan jalannya program-program pemerintah baik oleh pusat maupun daerah, dalam menuntaskan warga miskin.

Sehingga versi kemiskinan di daerah baik data riil maupun angka harus sama dengan tingkat pusat dalam rangka optimalisasi angka kemiskinan.

Pemerintah daerah pun telah melakukan penginputan data kemiskinan langsung pada Rakornas tersebut, dengan harapan data tersebut akan menjadi rujukan dalam penuntasan kemiskinan di daerah.

Tidak ada lagi warga yang tercatat telah meninggal dunia masuk dalam agregat penduduk miskin, serta kriteria kemiskinan atau rumah tangga sasaran miskin yang berhak mendapatkan bantuan adalah benar-benar akurat sesuat fakta di lapangan.

Pemerintah daerah sendiri terus berupaya melakukan sinkronisasi data, khususnya oleh instansi teknis yang menjalankan program-program langsung terhadap publik, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, termasuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Hal tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang berakibat tumpang tindihnya program dan penyaluran bantuan langsung.

Roni berharap, data kemiskinan yang telah valid, akan bermanfaat bagi jalannya program pemerintah di sektor riil.

Sebab pada kenyataannya, untuk menurunkan angka kemiskinan daerah secara signifikan maka akurasi data sangat diperlukan disamping penguatan jalannya pemerintahan, infrastruktur dan sumber daya manusia yang akan mengelolah potensi perekonomian lokal.