DPRD Gorut sebut data kemiskinan bantu warga nikmati perlindungan kesehatan

Gorontalo (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menyebut, perbaikan atau 'up date' data kemiskinan secara terus menerus, akan membantu warga miskin mendapatkan hak perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang disiapkan pemerintah.

Hal itu diungkap wakil ketua I DPRD Gorontalo Utara, juga unsur pimpinan dalam badan anggaran, Roni Imran, di Gorontalo, Sabtu.

Ia mengatakan, total jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi hampir mencapai 90 ribu orang untuk warga miskin di daerah ini.

Sementara persentase kemiskinan di daerah ini hanya mencapai 16 persen, artinya 20 persen saja persentase kemiskinan dari total penduduk sekitar 127 ribu orang, maka jumlah warga miskin di daerah ini tidak mencapai 30 ribu orang.

"Jika begitu, harusnya seluruh warga miskin di daerah ini sudah tertanggung dalam BPJS Kesehatan, apalagi tahun ini Dinas Kesehatan mengalokasikan Rp7,1 miliar," ujarnya.

"Jangan sampai, masih banyak orang miskin di daerah ini tidak tertanggung maka urusan wajib Dinas Sosial untuk melakukan 'up date' data kemiskinan," tambahnya.

DPRD mengaku heran katanya, hampir setiap hari ada warga miskin mengeluh tidak masuk sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan dari pemerintah.

Seluruh anggota DPRD merasakannya. "Bahkan saya sering ikut menanggung biaya rumah sakit, jika ada warga yang tidak masuk dalam fasilitas tersebut, sungguh memprihatinkan," ucapnya.

Ia berharap, pemerintah daerah mengatur strategi lebih baik lagi dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sasaran.

"Perlu ada dana cadangan untuk warga miskin yang tercecer atau tidak tertanggung," ucapnya.

Kondisi yang dihadapi saat ini, pemerintah daerah membayar ke BPJS Kesehatan, namun rakyat miskin banyak yang tidak menikmati.

Selain itu katanya, rumah sakit yang ada di daerah ini belum memiliki fasilitas penunjang membuat banyak pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain, menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak untuk daerah ini.

Hal yang sama diungkap anggota badan anggaran juga anggota komisi II DPRD, Deasy Sandra Datau yang mengaku menerima banyak keluhan warga yang tidak masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah.

"Kami minta Dinas Sosial memberi data akurat berapa yang tertanggung dan yang tidak, sebab saya penasaran sekali dari sekian banyak yang tertanggung, ternyata masih lebih banyak yang tidak. Kami akan melakukan kroscek data untuk memastikan kendala apa yang dihadapi," ucapnya.

Kepala Dinas Sosial, Marzuki Pulumoduyo mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan data agar beban daerah berkurang dan warga miskin yang berhak dapat tertanggung melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat.

Pihaknya pun terus menyosialisasikan agar masyarakat mengurus kepesertaan mereka saat sehat atau tidak menunggu saat sakit agar tidak menemukan kendala dalam pengurusan administrasi kepesertaan maupun pada fasilitas kesehatan yang dituju. ***