Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo memprioritaskan penghematan anggaran pada 2022 mengingat situasi masih pandemi COVID-19.
"Kita masih harus melakukan gerakan ikat pinggang dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang sangat mendesak, di antaranya untuk kepentingan kesejahteraan aparatur di garda terdepan pemerintahan serta kegiatan pemulihan ekonomi di berbagai sektor," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Sabtu.
Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Anggaran DPRD telah melakukan rasionalisasi pada kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat menghemat anggaran dan menghindari program dan kegiatan yang tidak mendesak, seperti pembangunan pagar hingga alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pendidikan setempat sebesar Rp24 miliar.
Hal itu dikarenakan belum adanya kepastian untuk rekrutmen P3K tahap 2 dan 3.
"Sehingga penganggaran yang telah dilakukan, kita rasionalisasi untuk program dan kegiatan prioritas lainnya," katanya.
DPRD setempat ikut melakukan gerakan "ikat pinggang" di seluruh program dan kegiatannya, seperti pada alokasi anggaran perjalanan dinas.
Dia menjelaskan pada Tahun Anggaran 2021, anggaran perjalanan dinas Rp8,1 miliar sedangkan pada 2022 sekitar Rp5 miliar.
Langkah itu, kata dia, dilakukan agar program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 mendapat alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran.
"Kita berharap, di tahun 2021 ini target pendapatan asli daerah (PAD) pun ikut naik signifikan atau melampaui, agar dapat membiayai kegiatan prioritas pemerintah daerah yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021
"Kita masih harus melakukan gerakan ikat pinggang dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang sangat mendesak, di antaranya untuk kepentingan kesejahteraan aparatur di garda terdepan pemerintahan serta kegiatan pemulihan ekonomi di berbagai sektor," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, di Gorontalo, Sabtu.
Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Anggaran DPRD telah melakukan rasionalisasi pada kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat menghemat anggaran dan menghindari program dan kegiatan yang tidak mendesak, seperti pembangunan pagar hingga alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pendidikan setempat sebesar Rp24 miliar.
Hal itu dikarenakan belum adanya kepastian untuk rekrutmen P3K tahap 2 dan 3.
"Sehingga penganggaran yang telah dilakukan, kita rasionalisasi untuk program dan kegiatan prioritas lainnya," katanya.
DPRD setempat ikut melakukan gerakan "ikat pinggang" di seluruh program dan kegiatannya, seperti pada alokasi anggaran perjalanan dinas.
Dia menjelaskan pada Tahun Anggaran 2021, anggaran perjalanan dinas Rp8,1 miliar sedangkan pada 2022 sekitar Rp5 miliar.
Langkah itu, kata dia, dilakukan agar program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat, termasuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 mendapat alokasi anggaran yang cukup dan tepat sasaran.
"Kita berharap, di tahun 2021 ini target pendapatan asli daerah (PAD) pun ikut naik signifikan atau melampaui, agar dapat membiayai kegiatan prioritas pemerintah daerah yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di masa pandemi COVID-19," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2021