Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dikelola optimal oleh pemerintah daerah setempat.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Senin, mengatakan layanan puskesmas harus dapat memuaskan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
Keterjangkauan dan ketersediaan dokter pun wajib menjadi urusan wajib yang harus disiapkan pemerintah daerah, selain sarana dan prasarana memadai.
Tenaga dokter di setiap puskesmas, diharapkan tidak sekadar memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan, namun menjadi bagian penting dalam implementasi program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Warga datang ke puskesmas namun tidak memiliki dokter perlu diperhatikan, tentu akan sangat mempengaruhi pelayanan yang berdampak merugikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, khususnya melalui program JKN," katanya.
Olehnya, DPRD meminta pemerintah daerah fokus dalam peningkatan layanan kesehatan di daerah itu, khususnya ketersediaan tenaga dokter memadai.
Alokasi anggaran pun tidak boleh hanya mengandalkan dana kapitasi maupun non kapitasi dari BPJS Kesehatan, mengingat tidak semua puskesmas mampu meraup penerimaan besar dari pendapatan tersebut.
Sehingga kata Roni, 15 puskesmas di daerah itu, khususnya yang ada di wilayah kepulauan, terpencil maupun perbatasan, harus ditunjang dengan pendanaan yang cukup agar pengelolaannya benar-benar memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai warga mengeluh karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai. Khususnya dalam layanan tindakan rujukan," katanya.
DPRD akan memantau pelayanan kesehatan di 11 wilayah kecamatan, untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Senin, mengatakan layanan puskesmas harus dapat memuaskan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah terpencil, kepulauan dan perbatasan.
Keterjangkauan dan ketersediaan dokter pun wajib menjadi urusan wajib yang harus disiapkan pemerintah daerah, selain sarana dan prasarana memadai.
Tenaga dokter di setiap puskesmas, diharapkan tidak sekadar memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan, namun menjadi bagian penting dalam implementasi program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Warga datang ke puskesmas namun tidak memiliki dokter perlu diperhatikan, tentu akan sangat mempengaruhi pelayanan yang berdampak merugikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, khususnya melalui program JKN," katanya.
Olehnya, DPRD meminta pemerintah daerah fokus dalam peningkatan layanan kesehatan di daerah itu, khususnya ketersediaan tenaga dokter memadai.
Alokasi anggaran pun tidak boleh hanya mengandalkan dana kapitasi maupun non kapitasi dari BPJS Kesehatan, mengingat tidak semua puskesmas mampu meraup penerimaan besar dari pendapatan tersebut.
Sehingga kata Roni, 15 puskesmas di daerah itu, khususnya yang ada di wilayah kepulauan, terpencil maupun perbatasan, harus ditunjang dengan pendanaan yang cukup agar pengelolaannya benar-benar memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat.
"Jangan sampai warga mengeluh karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai. Khususnya dalam layanan tindakan rujukan," katanya.
DPRD akan memantau pelayanan kesehatan di 11 wilayah kecamatan, untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022