Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, untuk memperkuat program penanggulangan bencana terintegrasi.
"Langkah penanggulangan bencana alam di daerah ini sangat perlu dilakukan terintegrasi. Mengingat tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, sehingga program-program strategis terintegrasi perlu dirancang dan terimplementasi dengan tepat," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau, di Gorontalo, Sabtu.
DPRD kata dia, sangat mendukung kinerja pemkab, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Meski personel masih tergolong minim, namun kinerja BPBD cukup baik. Sehingga dukungan anggaran perlu menjadi prioritas.
"Agar BPBD tidak kelimpungan melakukan upaya penanggulangan termasuk dari hulu dan hilir. Khususnya saat bencana terjadi," katanya.
Ia meminta pemkab, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemerintah provinsi, dalam merealisasikan penanggulangan bencana terintegrasi.
Hal itu penting kata dia, mengingat bencana yang tidak diinginkan, dapat terjadi kapan saja. Tidak hanya bencana alam, saat musim penghujan, seperti banjir dan tanah longsor.
Saat musim panas pun, kemarau menjadi potensi bencana alam yang memerlukan penanganan serius.
Sehingga mau tidak mau, pemkab wajib menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap fase bencana mulai dari sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Itulah mengapa, penanggulangan terintegrasi menjadi sangat penting dan wajib menjadi komitmen yang kuat dalam menyikapi kebutuhan daerah dan masyarakat.
Dengan kebijakan strategis dan terintegrasi kata Deisy, diharapkan dampak bencana alam dapat diminimalisir.
Bupati Thariq Modanggu mengatakan, pemkab mengalokasikan dana 2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, untuk penanggulangan bencana daerah.
Meski begitu, program-program rehabilitasi maupun rekonstruksi dalam memperkuat infrastruktur terus diupayakan.
Termasuk mengkoordinasikan lintas sektor, juga dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dalam upaya mewujudkan penanggulangan bencana terintegrasi.
Ditambah lagi kata dia, BPBD memperkuat program pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
Program ini terintegrasi pula, di antaranya dengan pihak Basarnas, agar masyarakat mendapat pemahaman terkait penanggulangan bencana.
Simulasi di sekolah-sekolah pun dilakukan. "Kita memprogramkan kegiatan tersebut setiap tahun melalui BPBD," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
"Langkah penanggulangan bencana alam di daerah ini sangat perlu dilakukan terintegrasi. Mengingat tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, sehingga program-program strategis terintegrasi perlu dirancang dan terimplementasi dengan tepat," kata Ketua DPRD Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau, di Gorontalo, Sabtu.
DPRD kata dia, sangat mendukung kinerja pemkab, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Meski personel masih tergolong minim, namun kinerja BPBD cukup baik. Sehingga dukungan anggaran perlu menjadi prioritas.
"Agar BPBD tidak kelimpungan melakukan upaya penanggulangan termasuk dari hulu dan hilir. Khususnya saat bencana terjadi," katanya.
Ia meminta pemkab, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemerintah provinsi, dalam merealisasikan penanggulangan bencana terintegrasi.
Hal itu penting kata dia, mengingat bencana yang tidak diinginkan, dapat terjadi kapan saja. Tidak hanya bencana alam, saat musim penghujan, seperti banjir dan tanah longsor.
Saat musim panas pun, kemarau menjadi potensi bencana alam yang memerlukan penanganan serius.
Sehingga mau tidak mau, pemkab wajib menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap fase bencana mulai dari sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.
Itulah mengapa, penanggulangan terintegrasi menjadi sangat penting dan wajib menjadi komitmen yang kuat dalam menyikapi kebutuhan daerah dan masyarakat.
Dengan kebijakan strategis dan terintegrasi kata Deisy, diharapkan dampak bencana alam dapat diminimalisir.
Bupati Thariq Modanggu mengatakan, pemkab mengalokasikan dana 2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, untuk penanggulangan bencana daerah.
Meski begitu, program-program rehabilitasi maupun rekonstruksi dalam memperkuat infrastruktur terus diupayakan.
Termasuk mengkoordinasikan lintas sektor, juga dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dalam upaya mewujudkan penanggulangan bencana terintegrasi.
Ditambah lagi kata dia, BPBD memperkuat program pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana daerah.
Program ini terintegrasi pula, di antaranya dengan pihak Basarnas, agar masyarakat mendapat pemahaman terkait penanggulangan bencana.
Simulasi di sekolah-sekolah pun dilakukan. "Kita memprogramkan kegiatan tersebut setiap tahun melalui BPBD," imbuhnya.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022