Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Bagus Kurniawan mengatakan jika Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo melakukan pelayanan tanpa diskriminasi.
Hal tersebut diungkapkan Bagus Kurniawan usai menerima kunjungan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Johanes Widijantoro dan Jemlsy Hutabarat di Lapas Gorontalo, Kamis.
"Teman teman Ombudsman adalah mitra kami dalam hal melakukan revisi, koreksi dalam hal pelayanan publik," ucap dia.
Menurut Bagus Kurniawan, Lapas fungsinya bukan hanya melakukan pembinaan kepada warga binaan, tapi juga melakukan pelayanan terhadap masyarakat, karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
"Disaksikan sendiri oleh Ombudsman, kita tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan pungli. Yang kami lakukan itu sepenuh hati. Kami juga di tahun ini berharap Lapas Gorontalo dapat meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK)," katanya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan mengungkapkan, Lapas Kelas IIA Gorontalo tetap menerapkan Zona Integritas. Hal itu dilakukan agar semua pelayanan yang diberikan tanpa ada diskriminasi dan pungli, semua yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kadiv Pemasyarakatan menambahkan, kedatangan dari Ombudsman RI diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Lapas Kelas IIA Gorontalo.
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, yaitu Jemlsy Hutabarat mengatakan kunjungan ke Gorontalo dilakukan dalam rangka pengawasan pelayanan publik.
"Lapas ini adalah pelayanan publik, bukan menghukum, makanya namanya Lembaga Pemasyarakatan," ucap dia.
Sehingga kata dia, bagaimana warga binaan di dalam Lapas dilayani sesuai dengan standar pelayanan di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.
"Kita coba cek satu-satu, dari makanan apakah sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam ketentuan dalam Kementerian, yang kedua bagaimana masuk ke sini," kata dia.
Selanjutnya adalah pembinaan, menurutnya pembinaan warga binaan di dalam Lapas Gorontalo berkontribusi kepada masyarakat, seperti pembuatan batako dan kerajinan tangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022
Hal tersebut diungkapkan Bagus Kurniawan usai menerima kunjungan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Johanes Widijantoro dan Jemlsy Hutabarat di Lapas Gorontalo, Kamis.
"Teman teman Ombudsman adalah mitra kami dalam hal melakukan revisi, koreksi dalam hal pelayanan publik," ucap dia.
Menurut Bagus Kurniawan, Lapas fungsinya bukan hanya melakukan pembinaan kepada warga binaan, tapi juga melakukan pelayanan terhadap masyarakat, karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
"Disaksikan sendiri oleh Ombudsman, kita tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan pungli. Yang kami lakukan itu sepenuh hati. Kami juga di tahun ini berharap Lapas Gorontalo dapat meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK)," katanya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan mengungkapkan, Lapas Kelas IIA Gorontalo tetap menerapkan Zona Integritas. Hal itu dilakukan agar semua pelayanan yang diberikan tanpa ada diskriminasi dan pungli, semua yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kadiv Pemasyarakatan menambahkan, kedatangan dari Ombudsman RI diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Lapas Kelas IIA Gorontalo.
Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, yaitu Jemlsy Hutabarat mengatakan kunjungan ke Gorontalo dilakukan dalam rangka pengawasan pelayanan publik.
"Lapas ini adalah pelayanan publik, bukan menghukum, makanya namanya Lembaga Pemasyarakatan," ucap dia.
Sehingga kata dia, bagaimana warga binaan di dalam Lapas dilayani sesuai dengan standar pelayanan di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.
"Kita coba cek satu-satu, dari makanan apakah sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam ketentuan dalam Kementerian, yang kedua bagaimana masuk ke sini," kata dia.
Selanjutnya adalah pembinaan, menurutnya pembinaan warga binaan di dalam Lapas Gorontalo berkontribusi kepada masyarakat, seperti pembuatan batako dan kerajinan tangan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2022