Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mengeluarkan 11 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2022 pada Rapat Paripurna ke-108 DPRD di Kota Gorontalo, Senin.
Sebelas Rekomendasi panitia khusus (pansus) LKPJ yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Sudarman Samad tersebut menyangkut pengelolaan aset, potensi silpa yang masih tinggi tahun 2022 sebesar Rp243,3 miliar dan angka kemiskinan yang naik menjadi 15,51 persen tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 15,41 persen.
"Dibutuhkan penurunan angka kemiskinan yang mendasar dan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan, agar masalah ini tidak menjadi sorotan dan isu yang mengemuka. Diperlukan skenario program penanggulangan guna mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera," ujar Sudarman yang membacakan rekomendasi pansus.
Lainnya, penganggaran Rp5 miliar untuk pembangunan ruang rawat inap baru di RSUD Hasri Ainun Habibie. Hal itu mengingat pertumbuhan jumlah pasien dari tahun ke tahun yang semakin tinggi.
Selanjutnya terkait penganggaran penanggulangan bencana serta pemanfaatan command center di Dinas Kominfo dan Statistik agar segera dimaksimalkan tahun ini. Serta banyaknya Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani tahun 2022 agar segera direalisasikan dalam bentuk yang lebih kongkrit.
"DPRD memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama tersebut, namun diingatkan agar rencana-rencana dan kerjasama tersebut benar-benar direalisasikan, karena dikhawatirkan hanya sampai pada penandatanganan kesepakatan kerja sama dan tanpa realisasi atau tindak lanjutnya," ujar dia.
Poin terakhir menyangkut lelang jabatan posisi Sekretaris Daerah. DPRD menilai perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekda yang sudah dilakukan tiga kali perlu mendapat perhatian pemerintah.
Disarankan lelang jabatan sekda dilakukan bersamaan dengan lelang jabatan lima jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih lowong.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Sebelas Rekomendasi panitia khusus (pansus) LKPJ yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Sudarman Samad tersebut menyangkut pengelolaan aset, potensi silpa yang masih tinggi tahun 2022 sebesar Rp243,3 miliar dan angka kemiskinan yang naik menjadi 15,51 persen tahun 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 15,41 persen.
"Dibutuhkan penurunan angka kemiskinan yang mendasar dan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan, agar masalah ini tidak menjadi sorotan dan isu yang mengemuka. Diperlukan skenario program penanggulangan guna mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera," ujar Sudarman yang membacakan rekomendasi pansus.
Lainnya, penganggaran Rp5 miliar untuk pembangunan ruang rawat inap baru di RSUD Hasri Ainun Habibie. Hal itu mengingat pertumbuhan jumlah pasien dari tahun ke tahun yang semakin tinggi.
Selanjutnya terkait penganggaran penanggulangan bencana serta pemanfaatan command center di Dinas Kominfo dan Statistik agar segera dimaksimalkan tahun ini. Serta banyaknya Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani tahun 2022 agar segera direalisasikan dalam bentuk yang lebih kongkrit.
"DPRD memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama tersebut, namun diingatkan agar rencana-rencana dan kerjasama tersebut benar-benar direalisasikan, karena dikhawatirkan hanya sampai pada penandatanganan kesepakatan kerja sama dan tanpa realisasi atau tindak lanjutnya," ujar dia.
Poin terakhir menyangkut lelang jabatan posisi Sekretaris Daerah. DPRD menilai perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekda yang sudah dilakukan tiga kali perlu mendapat perhatian pemerintah.
Disarankan lelang jabatan sekda dilakukan bersamaan dengan lelang jabatan lima jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih lowong.*
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023