Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melarang sekolah menggelar wisuda kelulusan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Saya memberi perhatian serius dan tegas melarang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, untuk melaksanakan wisuda kelulusan siswa Kelas XII," kata Ismail Pakaya, di Gorontalo, Rabu.
Bagi yang baru mau melaksanakan, kata dia, agar dibatalkan saja walaupun sudah disepakati oleh komite.
"Kembalikan uang yang sudah dikumpulkan dari orang tua siswa. Khusus untuk SMA, SMK, SLB yang masih melakukan wisuda, mohon maaf kepala sekolahnya akan saya beri sanksi," ujar Ismail Pakaya.
Ia menggelar rapat secara daring dengan seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, pada saat rapat komite sekolah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan wisuda, banyak orang tua yang hanya diam.
"Mereka baru mengeluh setelah pulang ke rumah, karena merasa malu menyampaikan tidak mampu membayar sumbangan pada rapat komite. Saya yakin para kepala sekolah tahu kondisi itu, cuma kita saja yang pura-pura tidak tahu," katanya.
Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI itu mengatakan banyak menerima pesan dari orang tua siswa yang merasa keberatan dengan pelaksanaan wisuda di sekolah.
Oleh karena itu ia meminta para kepala sekolah secara terbuka melarang pengumpulan dana untuk pelaksanaan wisuda kelulusan. "Kita ini baru selesai pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan ekonomi. Jadi jangan ada tambahan beban yang memberatkan orang tua," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Saya memberi perhatian serius dan tegas melarang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, untuk melaksanakan wisuda kelulusan siswa Kelas XII," kata Ismail Pakaya, di Gorontalo, Rabu.
Bagi yang baru mau melaksanakan, kata dia, agar dibatalkan saja walaupun sudah disepakati oleh komite.
"Kembalikan uang yang sudah dikumpulkan dari orang tua siswa. Khusus untuk SMA, SMK, SLB yang masih melakukan wisuda, mohon maaf kepala sekolahnya akan saya beri sanksi," ujar Ismail Pakaya.
Ia menggelar rapat secara daring dengan seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, pada saat rapat komite sekolah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan wisuda, banyak orang tua yang hanya diam.
"Mereka baru mengeluh setelah pulang ke rumah, karena merasa malu menyampaikan tidak mampu membayar sumbangan pada rapat komite. Saya yakin para kepala sekolah tahu kondisi itu, cuma kita saja yang pura-pura tidak tahu," katanya.
Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan RI itu mengatakan banyak menerima pesan dari orang tua siswa yang merasa keberatan dengan pelaksanaan wisuda di sekolah.
Oleh karena itu ia meminta para kepala sekolah secara terbuka melarang pengumpulan dana untuk pelaksanaan wisuda kelulusan. "Kita ini baru selesai pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan ekonomi. Jadi jangan ada tambahan beban yang memberatkan orang tua," ujarnya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023