Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyebut pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo harus mulai mengalokasikan alokasi dana pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 mulai saat ini.
"Saya meminta pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo untuk memperjelas alokasi dana pilkada tahun 2024. Anggaran untuk KPU dan Bawaslu kabupaten kota harusnya sudah mulai dialokasikan tahun ini," ucap Gubernur di Gorontalo, Sabtu.
Ismail Pakaya menjelaskan, pada rapat Forkopimda diperluas yang dihadiri Bupati/Wali Kota terungkap lima daerah siap menganggarkan pada APBD Perubahan, satu kabupaten tidak sanggup karena defisit anggaran.
"Jadi anggaran 40 persen ini ada yang belum dibahas dan ada yang sudah dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masing-masing. Saya tekankan di sini, mau tidak mau kita wajib tetap menyiapkan anggaran karena jangan sampai kita masuk daerah yang menghalangi pelaksanaan Pilkada," ujar Ismail.
Pada rapat tersebut Kabupaten Gorontalo Utara menjadi satu satunya daerah yang merasa berat jika harus menganggarkan Pilkada tahun ini. Mereka diketahui defisit anggaran sekitar Rp39 miliar.
“Kami di Pemprov mengalokasikan Rp16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada, dari Bawaslu sebesar Rp36 Miliar. Untuk KPU kami belum final kan angkanya, karena KPU juga masih menunggu jadwal tahapan untuk Pemilukada, juga menunggu KPU kabupaten/kota dan Pemda," ia menjelaskan.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlianto Koem menjelaskan, Pemprov Gorontalo sudah mengambil bagian untuk pembiayaan honorarium petugas panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Pembiayaan tersebut seharusnya sudah meringankan pemerintah kabupaten kota.
"Harapan Gubernur dengan kami di KPU sama. Kami berharap seluruh Pemda untuk terus berkoordinasi penyusunan anggaran ini dengan bagaimana mestinya dan bagaimana harusnya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
"Saya meminta pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo untuk memperjelas alokasi dana pilkada tahun 2024. Anggaran untuk KPU dan Bawaslu kabupaten kota harusnya sudah mulai dialokasikan tahun ini," ucap Gubernur di Gorontalo, Sabtu.
Ismail Pakaya menjelaskan, pada rapat Forkopimda diperluas yang dihadiri Bupati/Wali Kota terungkap lima daerah siap menganggarkan pada APBD Perubahan, satu kabupaten tidak sanggup karena defisit anggaran.
"Jadi anggaran 40 persen ini ada yang belum dibahas dan ada yang sudah dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masing-masing. Saya tekankan di sini, mau tidak mau kita wajib tetap menyiapkan anggaran karena jangan sampai kita masuk daerah yang menghalangi pelaksanaan Pilkada," ujar Ismail.
Pada rapat tersebut Kabupaten Gorontalo Utara menjadi satu satunya daerah yang merasa berat jika harus menganggarkan Pilkada tahun ini. Mereka diketahui defisit anggaran sekitar Rp39 miliar.
“Kami di Pemprov mengalokasikan Rp16 miliar atau 40 persen total usulan biaya Pilkada, dari Bawaslu sebesar Rp36 Miliar. Untuk KPU kami belum final kan angkanya, karena KPU juga masih menunggu jadwal tahapan untuk Pemilukada, juga menunggu KPU kabupaten/kota dan Pemda," ia menjelaskan.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlianto Koem menjelaskan, Pemprov Gorontalo sudah mengambil bagian untuk pembiayaan honorarium petugas panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Pembiayaan tersebut seharusnya sudah meringankan pemerintah kabupaten kota.
"Harapan Gubernur dengan kami di KPU sama. Kami berharap seluruh Pemda untuk terus berkoordinasi penyusunan anggaran ini dengan bagaimana mestinya dan bagaimana harusnya," kata dia.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023