Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi bekerja sama dengan LAN dan SKALA menyelenggarakan lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif di daerah itu.
"Kita memahami bahwa proses awal dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dalam pembangunan daerah adalah menghadirkan SDM aparatur andal, yang mampu menyusun dokumen rekomendasi kebijakan dasar untuk layanan inklusif. Keberadaan kita semua yang hadir di sini langsung ataupun tidak langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perumusan kebijakan publik yang diputuskan oleh birokrasi pemerintah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Pemprov Gorontalo Yosef Koton di Gorontalo, Kamis.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari di auditorium BPSDM Provinsi Gorontalo ini, kata dia, sangat penting bagi pembangunan khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
Menurutnya saat ini tantangan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) yang sangat menunjang layanan dasar di daerah itu.
Termasuk sektor yang mampu memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan belanja publik yang responsif dan kebijakan-kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin dan rentan (perempuan, disabilitas).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ketua Program Kemitraan Australia dan Indonesia SKALA Provinsi Gorontalo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, ketua LPPM UNG, UMGO, dan Unisan.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Kita memahami bahwa proses awal dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dalam pembangunan daerah adalah menghadirkan SDM aparatur andal, yang mampu menyusun dokumen rekomendasi kebijakan dasar untuk layanan inklusif. Keberadaan kita semua yang hadir di sini langsung ataupun tidak langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perumusan kebijakan publik yang diputuskan oleh birokrasi pemerintah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Pemprov Gorontalo Yosef Koton di Gorontalo, Kamis.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari di auditorium BPSDM Provinsi Gorontalo ini, kata dia, sangat penting bagi pembangunan khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
Menurutnya saat ini tantangan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) yang sangat menunjang layanan dasar di daerah itu.
Termasuk sektor yang mampu memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan belanja publik yang responsif dan kebijakan-kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin dan rentan (perempuan, disabilitas).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ketua Program Kemitraan Australia dan Indonesia SKALA Provinsi Gorontalo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, ketua LPPM UNG, UMGO, dan Unisan.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024