Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Provinsi Gorontalo menyampaikan rekomendasi pengelolaan lingkungan dan DAS kepada Gubernur Rudy Salahuddin.
Ketua Fordas Provinsi Gorontalo Wawan Tolinggi di Gorontalo, Kamis, mengatakan rekomendasi yang disampaikan antara lain pemerintah daerah harus tegas dan konsisten dalam perencanaan dan pembangunan yang mengacu pada peta kesesuaian lahan.
Pemprov juga perlu melakukan sosialisasi dan implementasi kepada bupati dan wali kota serta dinas, terkait Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 520/dp/613/V/2020 tentang Antisipasi Musim Kemarau.
"Salah satu poinnya adalah percepatan tanam dan ekstensifikasi lahan dengan tetap memperhatikan lahan di bawah kemiringan 15 persen. Menurut kami surat edaran tersebut belum tegas melarang penanaman di bawah kemiringan 15 persen termasuk penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran," kata Wawan.
Selanjutnya Pemprov didorong perlu merekomendasikan tanaman komoditas pertanian alternatif lainnya selain jagung yang memiliki nilai ekonomis serta menerapkan pola tanam berbasis konservasi lahan.
Keterlibatan dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota termasuk lembaga perguruan tinggi, pemerintah kecamatan, serta kelurahan/desa untuk memberikan edukasi lingkungan terhadap masyarakat terkait perubahan perilaku dalam mitigasi terhadap kerusakan lahan di kawasan hulu, tengah dan hilir di Danau Limboto.
"Kami juga mendesak Pemprov Gorontalo untuk menindaklanjuti Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Provinsi Gorontalo dalam bentuk peraturan gubernur," katanya.
Selebihnya dalam pertemuan tersebut, Fordas menyampaikan hasil kegiatan Webinar Edukasi Lingkungan, Berbagi Pengalaman Satu Bumi, kolaborasi dengan JICA, Universitas Muhamadiyah Gorontalo, Pemprov Gorontalo, dan Pemkab Gorontalo.
Pada kesempatan itu juga diserahkan hasil lomba Menggambar Edukasi Lingkungan Sekolah Dasar di Gorontalo yang dilaksanakan pada 22 Juni 2024 pada saat Festival Danau Limboto.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Ketua Fordas Provinsi Gorontalo Wawan Tolinggi di Gorontalo, Kamis, mengatakan rekomendasi yang disampaikan antara lain pemerintah daerah harus tegas dan konsisten dalam perencanaan dan pembangunan yang mengacu pada peta kesesuaian lahan.
Pemprov juga perlu melakukan sosialisasi dan implementasi kepada bupati dan wali kota serta dinas, terkait Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 520/dp/613/V/2020 tentang Antisipasi Musim Kemarau.
"Salah satu poinnya adalah percepatan tanam dan ekstensifikasi lahan dengan tetap memperhatikan lahan di bawah kemiringan 15 persen. Menurut kami surat edaran tersebut belum tegas melarang penanaman di bawah kemiringan 15 persen termasuk penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran," kata Wawan.
Selanjutnya Pemprov didorong perlu merekomendasikan tanaman komoditas pertanian alternatif lainnya selain jagung yang memiliki nilai ekonomis serta menerapkan pola tanam berbasis konservasi lahan.
Keterlibatan dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota termasuk lembaga perguruan tinggi, pemerintah kecamatan, serta kelurahan/desa untuk memberikan edukasi lingkungan terhadap masyarakat terkait perubahan perilaku dalam mitigasi terhadap kerusakan lahan di kawasan hulu, tengah dan hilir di Danau Limboto.
"Kami juga mendesak Pemprov Gorontalo untuk menindaklanjuti Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Provinsi Gorontalo dalam bentuk peraturan gubernur," katanya.
Selebihnya dalam pertemuan tersebut, Fordas menyampaikan hasil kegiatan Webinar Edukasi Lingkungan, Berbagi Pengalaman Satu Bumi, kolaborasi dengan JICA, Universitas Muhamadiyah Gorontalo, Pemprov Gorontalo, dan Pemkab Gorontalo.
Pada kesempatan itu juga diserahkan hasil lomba Menggambar Edukasi Lingkungan Sekolah Dasar di Gorontalo yang dilaksanakan pada 22 Juni 2024 pada saat Festival Danau Limboto.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024