Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, fokus menurunkan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah ini.
"Sesuai RPJMD Pemerintah Daerah periode 2013-2018, targetnya angka kemiskinan di akhir periode yaitu tahun 2018 sudah mencapai 13 persen atau turun 5 poin dari persentase 18,34 persen tahun 2013," ujar Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran, Kamis.
Makanya tahun anggaran 2017 ini, pemerintah daerah melalui instansi-instansi yang ada, mewajibkan alokasi anggaran minimal 30 persen bersumber dari APBD Kabupaten, dikhususkan untuk pelaksanaan program yang akan mengintervensi masyarakat miskin.
Hal itu penting dilakukan kata Wakil Bupati, sebab salah satu indikator utama kemajuan daerah dan keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah adalah menurunnya angka kemiskinan.
"Saya tidak bangga jika angka investasi di daerah ini naik namun ternyata peningkatan sektor tersebut tidak bermuara pada kesejahteraan masyarakat, sebab angka kemiskinan masih tinggi," kata dia.
Melalui belanja publik yang besar diharapkan teralokasikan untuk kepentingan masyarakat secara langsung sebab diyakini akan mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan.
Diantaranya kata Wakil Bupati, intervensi program peternakan melalui penyaluran bantuan ternak sapi dan kambing.
Termasuk mendorong budidaya perikanan melalui penyaluran bantuan kerambah laut, alat tangkap ikan, bibit ikan kerapuh serta bantuan kapal bermesin 30 gross ton (GT).
Pemkab optimistis kata Wakil Bupati, upaya tersebut akan menghasilkan masyarakat sejahtera melalui pengelolaan bantuan berbasis potensi desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
"Sesuai RPJMD Pemerintah Daerah periode 2013-2018, targetnya angka kemiskinan di akhir periode yaitu tahun 2018 sudah mencapai 13 persen atau turun 5 poin dari persentase 18,34 persen tahun 2013," ujar Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran, Kamis.
Makanya tahun anggaran 2017 ini, pemerintah daerah melalui instansi-instansi yang ada, mewajibkan alokasi anggaran minimal 30 persen bersumber dari APBD Kabupaten, dikhususkan untuk pelaksanaan program yang akan mengintervensi masyarakat miskin.
Hal itu penting dilakukan kata Wakil Bupati, sebab salah satu indikator utama kemajuan daerah dan keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah adalah menurunnya angka kemiskinan.
"Saya tidak bangga jika angka investasi di daerah ini naik namun ternyata peningkatan sektor tersebut tidak bermuara pada kesejahteraan masyarakat, sebab angka kemiskinan masih tinggi," kata dia.
Melalui belanja publik yang besar diharapkan teralokasikan untuk kepentingan masyarakat secara langsung sebab diyakini akan mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan.
Diantaranya kata Wakil Bupati, intervensi program peternakan melalui penyaluran bantuan ternak sapi dan kambing.
Termasuk mendorong budidaya perikanan melalui penyaluran bantuan kerambah laut, alat tangkap ikan, bibit ikan kerapuh serta bantuan kapal bermesin 30 gross ton (GT).
Pemkab optimistis kata Wakil Bupati, upaya tersebut akan menghasilkan masyarakat sejahtera melalui pengelolaan bantuan berbasis potensi desa.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016