Wabup : Aset Daerah Tekan Kemiskinan Secara Nyata

Gorontalo, (ANTARAGORONTALO) - Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran, Minggu di Gorontalo mengatakan, aset daerah diyakini mampu menekan angka kemiskinan secara nyata yang mencapai 18,32 persen.

Hal itu ia ungkapkan pada pertemuan teknis bersama Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP-PM) setempat, terkait layanan pengurusan perizinan beberapa program investasi di sektor jasa dan pariwisata.

Menurutnya, objek wisata di daerah ini merupakan aset yang tidak ternilai, jika dikelola dengan baik sebagai destinasi baru wisata maka akan menjadi daya ungkit terhadap program pengentasan kemiskinan di daerah.

Ia mencontohkan, investasi pariwisata pengelolaan objek wisata pulau saronde yang bisa merekrut tenaga kerja lokal mencapai 80 orang sejak tahun 2014, dengan upah atau gaji minimum Rp1,5 juta per orang.

Pemerintah daerah mewajibkan investor merekrut tenaga kerja lokal minimal 70 persen dari total pekerjanya.

Sehingga pemerintah daerah memprediksi kata Roni, aset-aset pariwisata yang dimiliki mampu menjadi ladang kehidupan bagi masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah ini.

Data tahun 2014, angka pengangguran di daerah ini 2,3 persen dari jumlah penduduknya mencapai 109 ribu jiwa atau masih ada empat ribu orang pengangguran.

Melalui program investasi yang terus ditawarkan kepada investor nasional maupun luar negeri untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki daerah ini, maka diprediksi tahun 2018 nanti angka pengangguran bisa mencapai nol persen dan target kemiskinan akan turun dibawah 10 persen.

Bahkan Roni mengaku optimistis, Gorontalo Utara akan merekrut 50 ribu tenaga kerja dari kabupaten dan kota lainnya di Gorontalo, bahkan beberapa daerah di Indonesia.

Olehnya kata ia, peran BPTSP dan PM dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan perizinan sangat penting ditingkatkan.

"Jangan ada lagi birokrasi berbelit, agar investor tidak pesimis untuk berinvestasi di daerah ini," ujarnya.

Hingga saat ini, program investasi yang berjalan di daerah ini baik oleh investor nasional maupun luar negeri, telah mencapai Rp2,3 triliun dalam kurun waktu dua tahun, dibanding investasi pemerintah yang baru mencapai Rp3,7 triliun selama kurun waktu sembilan tahun sejak 2007-2016.