Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akan merancang sistem pelaporan pengeluaran anggaran pemerintah dengan memanfaatkan media sosial (Medsos), sehingga publik bisa tahu sekecil apapun anggaran yang dibelanjakan.
Juru bicara Gubernur Gorontalo Ghalib Lahidjun menjelaskan, selain memanfaatkan medsos, pemerintah juga akan memanfaatkan media masa baik cetak maupun elektronik, media online serta laman website resmi yang dikelola pemerintah, sebagai bentuk transparansi pengeluaran keuangan daerah.
"Satu rupiah pun harus kita publikasikan, ke mana dana itu digunakan dan apa manfaatnya di masyarakat, dan masyarakat sudah merasakah apa dari nilai itu," kata Ghalib, Jumat.
Dijelaskan, pelaporan keuangan ini langsung secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat, secara akuntabel, karena memang masyarakat harus tahu pengeluaran keuangan daerah.
Ia mencontohkan, seperti perjalanan dinas berapa anggaran yang digunakan, untuk kegiatan apa, dimana dia menginap, dan apa hasil yang dibawah ke daerah usai melakukan perjalanan dinas.
"Jangan hanya hampir setiap minggu keluar daerah tapi hasilnya tidak ada, sehingga ke depan kalau ingin perjalanan dinas harus jelas hasil dan manfaatnya," ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, akan tetapi pelaporan pengeluaran keuangan daerah juga berlaku untuk kegiatan Gubernur, wakil Gubernur dan juga Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi.
menurutnya, terlibatnya masyarakat dalam pengawasan pengeluaran belanja daerah, akan sangat membantu pemerintah karena publik bisa melihat dan menilai secara rinci setiap pengeluaran.
"Pak Gubernur menyampaikan bahwa, dengan demikian publik benar-benar dilibatkan dalam pengawasan, dan ini tentu akan meminimalisir penyimpangan. Transparansi dalam pengeluaran keuangan akan sangat membantu meningkatkan pembangunan daerah," imbunya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Juru bicara Gubernur Gorontalo Ghalib Lahidjun menjelaskan, selain memanfaatkan medsos, pemerintah juga akan memanfaatkan media masa baik cetak maupun elektronik, media online serta laman website resmi yang dikelola pemerintah, sebagai bentuk transparansi pengeluaran keuangan daerah.
"Satu rupiah pun harus kita publikasikan, ke mana dana itu digunakan dan apa manfaatnya di masyarakat, dan masyarakat sudah merasakah apa dari nilai itu," kata Ghalib, Jumat.
Dijelaskan, pelaporan keuangan ini langsung secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat, secara akuntabel, karena memang masyarakat harus tahu pengeluaran keuangan daerah.
Ia mencontohkan, seperti perjalanan dinas berapa anggaran yang digunakan, untuk kegiatan apa, dimana dia menginap, dan apa hasil yang dibawah ke daerah usai melakukan perjalanan dinas.
"Jangan hanya hampir setiap minggu keluar daerah tapi hasilnya tidak ada, sehingga ke depan kalau ingin perjalanan dinas harus jelas hasil dan manfaatnya," ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, akan tetapi pelaporan pengeluaran keuangan daerah juga berlaku untuk kegiatan Gubernur, wakil Gubernur dan juga Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi.
menurutnya, terlibatnya masyarakat dalam pengawasan pengeluaran belanja daerah, akan sangat membantu pemerintah karena publik bisa melihat dan menilai secara rinci setiap pengeluaran.
"Pak Gubernur menyampaikan bahwa, dengan demikian publik benar-benar dilibatkan dalam pengawasan, dan ini tentu akan meminimalisir penyimpangan. Transparansi dalam pengeluaran keuangan akan sangat membantu meningkatkan pembangunan daerah," imbunya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017