Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi dan Maluku Sudirman Simamora mengatakan jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo terdaftar di BPJS tersebut masih minim.
"Saat ini jumlah angkatan kerja yang terdaftar baru 114 ribu tenaga kerja, atau 20 persen dari angkatan kerja di wilayah Gorontalo," ujarnya, Selasa.
Ia mengatakan, telah bertemu dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan Wali Kota Gorontalo Marten Taha untuk melaporkan hal tersebut.
"Angkatan kerja di Gorontalo masih sangat rendah dan dapat berdampak pada proteksi resiko yang terjadi, baik pekerja formal atau informal," ungkapnya.
Menurutnya hal itu juga akan berdampak pada angka makin tingginya angka kemiskinan yang akan terjadi.
"Jadi ketika terjadi kecelakaan, maka keluarga harus membiayai hidup, harus mengeluarkan biaya untuk biaya perlindungan, biaya tindakan penyembuhan sehingga para tenaga kerja kita tidak mampu," jelasnya.
Oleh karena itu kata Sudirman, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk masyarakat karena program tersebut adalah program negara dan dijamin oleh negara.
"Dengan hadirnya BPJS ketenagakerjaan maka proteksi terhadap resiko-resiko yang akan terjadi bisa di kurangi," tambahnya.
Sebelumnya pada Senin (11/9) BPJS ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo dan Karang Taruna Kabupaten Gorontalo meresmikan Desa Hutadaa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo menjadi percontohan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan.
Program Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan adalah dimana seluruh penduduk desa yang bekerja sudah terlindungi oleh jaminan sosial melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Saat ini jumlah angkatan kerja yang terdaftar baru 114 ribu tenaga kerja, atau 20 persen dari angkatan kerja di wilayah Gorontalo," ujarnya, Selasa.
Ia mengatakan, telah bertemu dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan Wali Kota Gorontalo Marten Taha untuk melaporkan hal tersebut.
"Angkatan kerja di Gorontalo masih sangat rendah dan dapat berdampak pada proteksi resiko yang terjadi, baik pekerja formal atau informal," ungkapnya.
Menurutnya hal itu juga akan berdampak pada angka makin tingginya angka kemiskinan yang akan terjadi.
"Jadi ketika terjadi kecelakaan, maka keluarga harus membiayai hidup, harus mengeluarkan biaya untuk biaya perlindungan, biaya tindakan penyembuhan sehingga para tenaga kerja kita tidak mampu," jelasnya.
Oleh karena itu kata Sudirman, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk masyarakat karena program tersebut adalah program negara dan dijamin oleh negara.
"Dengan hadirnya BPJS ketenagakerjaan maka proteksi terhadap resiko-resiko yang akan terjadi bisa di kurangi," tambahnya.
Sebelumnya pada Senin (11/9) BPJS ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo dan Karang Taruna Kabupaten Gorontalo meresmikan Desa Hutadaa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo menjadi percontohan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan.
Program Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan adalah dimana seluruh penduduk desa yang bekerja sudah terlindungi oleh jaminan sosial melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017