Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2018.
"Anggaran diharapkan dapat fokus pada kebutuhan masyarakat serta menghilangkan belanja pegawai yang dinilai tidak terlalu penting, seperti biaya rapat, konsumsi makan minum dan perjalanan dinas," kata Winarni saat memimpin pelaksanaan apel pagi yang diikuti seluruh staf di lingkungan Sekretariat Daerah, Senin.
Dijelaskan bahwa pada penyerahan DIPA anggaran oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Gorontalo, untuk melakukan penyederhanaan belanja dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Jadi pendekatannya lebih ke kinerja dan hasil, bukan kepada proses dan ini yang harus kita perhatikan. Sehingga mau tidak mau ada beberapa OPD yang harus dirasionalkan, anggaran dikurangi dan dialihkan kepada anggran anggaran yang lebih pro rakyat.
"Setiap OPD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, agar segera menyiapkan proposal permohonan DAK," tegasnya.
Pada tahun 2018 nanti, alokasi DAK sangat bergantung pada proposal yang masuk baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, proposal harus fokus bagaimana program ini dilaksanakan, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai.
Selain itu, lanjut sekda, akan ada juga permendagri 2017 tentang evaluasi dan verifikasi DAK, seluruh anggaran DAK diverifikasi dan dievaluasi oleh provinsi dalam rangka untuk menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah.
"DAK tidak boleh "overlapping" dengan anggaran yang sudah kita danai dari APBD," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu juga pihaknya mengingatkan dalam beberapa hari ke depan akan ada dua agenda penting yaitu tanggal 14 Desember 2017 acara penyerahan DIPA oleh Gubernur kepada bupati dan walikota.
Ada juga monitoring dan evaluasi dari KPK-RI terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang sudah ditandatangani antara gubernur dan KPK RI beberapa waktu lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Anggaran diharapkan dapat fokus pada kebutuhan masyarakat serta menghilangkan belanja pegawai yang dinilai tidak terlalu penting, seperti biaya rapat, konsumsi makan minum dan perjalanan dinas," kata Winarni saat memimpin pelaksanaan apel pagi yang diikuti seluruh staf di lingkungan Sekretariat Daerah, Senin.
Dijelaskan bahwa pada penyerahan DIPA anggaran oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Gorontalo, untuk melakukan penyederhanaan belanja dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
Jadi pendekatannya lebih ke kinerja dan hasil, bukan kepada proses dan ini yang harus kita perhatikan. Sehingga mau tidak mau ada beberapa OPD yang harus dirasionalkan, anggaran dikurangi dan dialihkan kepada anggran anggaran yang lebih pro rakyat.
"Setiap OPD yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, agar segera menyiapkan proposal permohonan DAK," tegasnya.
Pada tahun 2018 nanti, alokasi DAK sangat bergantung pada proposal yang masuk baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, proposal harus fokus bagaimana program ini dilaksanakan, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai.
Selain itu, lanjut sekda, akan ada juga permendagri 2017 tentang evaluasi dan verifikasi DAK, seluruh anggaran DAK diverifikasi dan dievaluasi oleh provinsi dalam rangka untuk menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah.
"DAK tidak boleh "overlapping" dengan anggaran yang sudah kita danai dari APBD," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu juga pihaknya mengingatkan dalam beberapa hari ke depan akan ada dua agenda penting yaitu tanggal 14 Desember 2017 acara penyerahan DIPA oleh Gubernur kepada bupati dan walikota.
Ada juga monitoring dan evaluasi dari KPK-RI terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang sudah ditandatangani antara gubernur dan KPK RI beberapa waktu lalu.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017