Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo, Muhammad Edi Muin mengatakan penduduk merupakan titik sentral pembangunan.
"Karena penduduk adalah subjek dan juga sekaligus objek pembangunan," ungkap dia, Senin.
Edi menjelaskan kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Yakni kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk masa kini, dan sekaligus mengawal kesejahteraan penduduk masa mendatang.
"Sebab itu kebijakan pembangunan yang berorientasi pada cita-cita meningkatkan taraf hidup penduduk adalah sesuatu yang mutlak adanya, namun tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang," tegas dia.
Menurutnya, seperti yang dipahami bahwa penduduk adalah persoalan hulunya setiap bangsa, jika saja persoalan hulu mampu diredam, maka ia yakin persoalan hilir akan semakin mudah untuk diatasi.
"Pengangguran, kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya adalah dampak dari penduduk yang terlalu banyak, sementara kemampuan pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar baik kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya terbatas," kata dia.
Isu kependudukan, kata Edi, selalu menjadi perhatian masyarakat global dan selalu dibahas dalam berbagi pertemuan tingkat dunia.
"Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kelaurga. Dan secara tegas disebutkan pentingnya melakukan kebijakan kependudukan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan secara menyeluruh," ungkapnya.
Evaluasi terhadap program-program pembanguan kependudukan juga dilakukan dengan membuat suatu indeks, yaitu indikator komposit yang mampu menggambarkan apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sudah berwawasan kependudukan atau belum.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Karena penduduk adalah subjek dan juga sekaligus objek pembangunan," ungkap dia, Senin.
Edi menjelaskan kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Yakni kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk masa kini, dan sekaligus mengawal kesejahteraan penduduk masa mendatang.
"Sebab itu kebijakan pembangunan yang berorientasi pada cita-cita meningkatkan taraf hidup penduduk adalah sesuatu yang mutlak adanya, namun tidak boleh mengorbankan kesejahteraan penduduk generasi mendatang," tegas dia.
Menurutnya, seperti yang dipahami bahwa penduduk adalah persoalan hulunya setiap bangsa, jika saja persoalan hulu mampu diredam, maka ia yakin persoalan hilir akan semakin mudah untuk diatasi.
"Pengangguran, kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya adalah dampak dari penduduk yang terlalu banyak, sementara kemampuan pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar baik kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya terbatas," kata dia.
Isu kependudukan, kata Edi, selalu menjadi perhatian masyarakat global dan selalu dibahas dalam berbagi pertemuan tingkat dunia.
"Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kelaurga. Dan secara tegas disebutkan pentingnya melakukan kebijakan kependudukan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan secara menyeluruh," ungkapnya.
Evaluasi terhadap program-program pembanguan kependudukan juga dilakukan dengan membuat suatu indeks, yaitu indikator komposit yang mampu menggambarkan apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sudah berwawasan kependudukan atau belum.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017