Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan jabatan pengawas (eselon IV) urusan Tata Usaha (TU) dan Keuangan akan dijabat pegawai dengan latar belakang Sarjana Ekonomi.
"Ini jadi perhatian juga kepala Badan Kepegawaian Daerah, untuk kasubag atau kepala seksi urusan tata usaha dan keuangan sebisa mungkin dipegang oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi. Syukur-syukur kalo dapat sarjana akuntansi," katanya saat Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa, para Asisten dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gorontalo, Rabu.
Hal itu dimaksudkan agar manajemen tata usaha di setiap OPD dapat berjalan baik, terutama terkait dengan urusan pengelolaan keuangan dan pelapora.
Selain latar belakang pendidikan, gubernur juga mensyarakatkan jabatan tersebut diisi oleh pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan teknis pengelolaan keuangan, Diklat dari BPKP, maupun instansi teknis lain.
"Kalau pejabat yang sekarang kurang dari disiplin ilmu ekonomi, kita cari staf yang memenuhi syarat untuk dipromosikan," tandasnya.
Pada Rapim tersebut, gubernur juga kembali menekankan pentingnya urusan pemerintah berjalan cepat dan tidak berbelit belit.
Khususnya menyangkut masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia tidak menginginkan pelayanan seperti surat-menyurat yang berjenjang sehingga menghambat kinerja.
Menurutnya sebuah pemerintahan akan maksimal dalam melayani masyarakat, bila setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kapasitas sesuai dan berdedikasi tinggi.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Ini jadi perhatian juga kepala Badan Kepegawaian Daerah, untuk kasubag atau kepala seksi urusan tata usaha dan keuangan sebisa mungkin dipegang oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi. Syukur-syukur kalo dapat sarjana akuntansi," katanya saat Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa, para Asisten dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gorontalo, Rabu.
Hal itu dimaksudkan agar manajemen tata usaha di setiap OPD dapat berjalan baik, terutama terkait dengan urusan pengelolaan keuangan dan pelapora.
Selain latar belakang pendidikan, gubernur juga mensyarakatkan jabatan tersebut diisi oleh pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan teknis pengelolaan keuangan, Diklat dari BPKP, maupun instansi teknis lain.
"Kalau pejabat yang sekarang kurang dari disiplin ilmu ekonomi, kita cari staf yang memenuhi syarat untuk dipromosikan," tandasnya.
Pada Rapim tersebut, gubernur juga kembali menekankan pentingnya urusan pemerintah berjalan cepat dan tidak berbelit belit.
Khususnya menyangkut masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia tidak menginginkan pelayanan seperti surat-menyurat yang berjenjang sehingga menghambat kinerja.
Menurutnya sebuah pemerintahan akan maksimal dalam melayani masyarakat, bila setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kapasitas sesuai dan berdedikasi tinggi.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018