Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Tiga pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Cawali-Cawawali) Gorontalo mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi isu sara, guna menghadapi kampanye Pilkada 2018 di daerah itu, Rabu.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Gorontalo John Purba mengatakan hari ini secara nasional seluruh pengawas pemilu baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi isu sara di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada.
"Atas nama Panwaslu, sangat mengapresiasi kesediaan dari cawali/cawawali Kota Gorontalo untuk komitmen menolak politik uang dan politisasi isu sara," kata John.
Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua, untuk secara bersama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional, dan penggunaan sara dalam kampanye pilkada.
Baca juga: Panwaslu ajak paslon deklarasi tolak politik uang
Tantangan proses demokrasi semakin lama terus dinamis, dan itu datang dari berbagai pihak, dan sangat mempengaruhi kualitas pilkada, Panwaslu sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat.
"Masyarakat pemilih, kontestan, dan penyelenggara adalah bagian penting dimana semua pihak berkontribusi menghasilkan Pilkada yang berkualitas," ujarnya.
Sementara yang menjadi hambatan berkualitasnya pilkada yaitu politik uang dan politisasi isu sara, karena hal itu berpotensi terciptanya korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan.
"Sementara politisasi sara dapat mengganggu persaudaraan dalam persatuan negara Indonesia," tambahnya.
Menurutnya, politik uang banyak terjadi pada Pilkada dan Pemilu 2014 sebelumnya, kasus bagi-bagi sembako hingga pembangunan sarana publik menjadi contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu.
Oleh karena itu Panwaslu dan Bawaslu mengajak semua pihak, khususnya pemangku kepentingan kepemiluan, untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Gorontalo John Purba mengatakan hari ini secara nasional seluruh pengawas pemilu baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi isu sara di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada.
"Atas nama Panwaslu, sangat mengapresiasi kesediaan dari cawali/cawawali Kota Gorontalo untuk komitmen menolak politik uang dan politisasi isu sara," kata John.
Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua, untuk secara bersama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional, dan penggunaan sara dalam kampanye pilkada.
Baca juga: Panwaslu ajak paslon deklarasi tolak politik uang
Tantangan proses demokrasi semakin lama terus dinamis, dan itu datang dari berbagai pihak, dan sangat mempengaruhi kualitas pilkada, Panwaslu sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat.
"Masyarakat pemilih, kontestan, dan penyelenggara adalah bagian penting dimana semua pihak berkontribusi menghasilkan Pilkada yang berkualitas," ujarnya.
Sementara yang menjadi hambatan berkualitasnya pilkada yaitu politik uang dan politisasi isu sara, karena hal itu berpotensi terciptanya korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan.
"Sementara politisasi sara dapat mengganggu persaudaraan dalam persatuan negara Indonesia," tambahnya.
Menurutnya, politik uang banyak terjadi pada Pilkada dan Pemilu 2014 sebelumnya, kasus bagi-bagi sembako hingga pembangunan sarana publik menjadi contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu.
Oleh karena itu Panwaslu dan Bawaslu mengajak semua pihak, khususnya pemangku kepentingan kepemiluan, untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018