Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo membentuk tim khusus, guna mengawasi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat langsung kegiatan kampanye, selama tahapan Pilkada serentak tahun 2018 berlangsung.
Pada tahapan kampanye Pilkada di Kota Gorontalo, masing-masing Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Gorontalo telah memulai kampanye pada 15 Februari sampat 23 Juni 2018.
"Tim ini kita bentuk untuk mengawasi aktifitas ASN, baik di lapangan atau di media sosial jangan sampai ada yang terlibat politik praktis, berafiliasi dengan calon," kata Wakil Wali Kota Gorontalo, Budi Doku, Kamis.
Ia menjelaskan, kalau sekedar hadir untuk mendengarkan isi materi kampanye, bagi jajaran ASN itu sah saja. Karena ASN juga butuh tahu siapa pemimpin yang terbaik dan apa program yang akan mereka laksanakan jika terpilih nanti.
Baca juga: KPU Kota Gorontalo Siap Hadapi gugatan pilkada
Ia menegaskan sangat jelas dalam aturan dan surat edaran menteri, kepada ASN untuk tidak memberikan komentar atau simbol apapun di media sosial berkaitan dengan kampanye cawali/cawawali Kota Gorontalo.
"Termasuk foto bersama calon, apalagi sampai mengacungkan simbol nomor urut calon," tegas Budi Doku.
Ia menambahkan, sudah terindikasi ada 10 ASN dan 20 orang honorer di lingkungan pemerintahan itu yang terlibat politik praktis, dan saat ini sudah berproses di Kementerian Pemberdayaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi.
Ia menegaskan, kalau ingin mendukung calon silahkan lewat doa saja, tidak harus dengan melakukan pengarahan massa, apalagi sampai memfasilitasi kegiatan kampanye.
"Tatanan birokrasi di Kota Gorontalo sudah baik, jangan lagi dirusak oleh oknum ASN yang ingin memenangkan salah satu calon," urainya.
Sebelumnya KPU menetapkan tiga pasangan calon peserta Pilkada 2018, yaitu pasangan Adhan Dambea-Hardi Saleh Hemeto nomor urut 1, Marthen Taha-Ryan F Kono nomor urut 2, dan Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa nomor urut 3.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Pada tahapan kampanye Pilkada di Kota Gorontalo, masing-masing Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Gorontalo telah memulai kampanye pada 15 Februari sampat 23 Juni 2018.
"Tim ini kita bentuk untuk mengawasi aktifitas ASN, baik di lapangan atau di media sosial jangan sampai ada yang terlibat politik praktis, berafiliasi dengan calon," kata Wakil Wali Kota Gorontalo, Budi Doku, Kamis.
Ia menjelaskan, kalau sekedar hadir untuk mendengarkan isi materi kampanye, bagi jajaran ASN itu sah saja. Karena ASN juga butuh tahu siapa pemimpin yang terbaik dan apa program yang akan mereka laksanakan jika terpilih nanti.
Baca juga: KPU Kota Gorontalo Siap Hadapi gugatan pilkada
Ia menegaskan sangat jelas dalam aturan dan surat edaran menteri, kepada ASN untuk tidak memberikan komentar atau simbol apapun di media sosial berkaitan dengan kampanye cawali/cawawali Kota Gorontalo.
"Termasuk foto bersama calon, apalagi sampai mengacungkan simbol nomor urut calon," tegas Budi Doku.
Ia menambahkan, sudah terindikasi ada 10 ASN dan 20 orang honorer di lingkungan pemerintahan itu yang terlibat politik praktis, dan saat ini sudah berproses di Kementerian Pemberdayaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi.
Ia menegaskan, kalau ingin mendukung calon silahkan lewat doa saja, tidak harus dengan melakukan pengarahan massa, apalagi sampai memfasilitasi kegiatan kampanye.
"Tatanan birokrasi di Kota Gorontalo sudah baik, jangan lagi dirusak oleh oknum ASN yang ingin memenangkan salah satu calon," urainya.
Sebelumnya KPU menetapkan tiga pasangan calon peserta Pilkada 2018, yaitu pasangan Adhan Dambea-Hardi Saleh Hemeto nomor urut 1, Marthen Taha-Ryan F Kono nomor urut 2, dan Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa nomor urut 3.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018