Gorontalo, (Antara News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Hitler Datau mengatakan, kerja sama merupakan solusi penyerapan anggaran yang baik.
"Pemerintah daerah harus menjaga harmonisasi dengan DPRD, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal," ujar Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Utara itu di Gorontalo, Senin.
Ia mengungkapkan hal itu pada evaluasi serapan anggaran dan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) oleh pemerintah daerah setempat.
"Kami mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja mereka khususnya serapan anggaran dan pengelolaan DAK, terkait program pembangunan dan pemanfaatan implementasi anggaran di daerah ini, sebab serapan anggaran dan realisasi fisik harus terealisasi seimbang," ujar anggota fraksi Partai Golkar itu.
Evaluasi tersebut juga untuk meminta penjelasan OPD penanggung jawab pengelolaan DAK.
"Jika terdapat kendala, maka harus disampaikan sebagai bentuk kerja sama yang baik untuk mewujudkan program pembangunan di daerah ini," ujarnya.
DPRD berharap, pemerintah daerah mampu menjawab kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran DAK.
Hal itu karena kemajuan pengelolaannya belum maksimal hingga saat ini. Karena itu evaluasi perlu dilakukan intensif untuk mencegah kejadian berulang, yaitu di tahun anggaran sebelumnya, sekitar Rp15 miliar DAK, terpaksa dikembalikan ke pusat.
Hitler berharap sesuai regulasinya agar pemerintah daerah dapat memasukkan laporan administrasi terhadap pengelolaan DAK yang wajib masuk paling lambat 21 Juli 2018.
"Waktu sudah sangat mepet, sebab tidak cukup sebulan lagi, maka pemerintah daerah diharapkan mempercepat pelaporan itu," ujarnya.
OPD penanggung jawab diharapkan proaktif mempercepat pelaksanaan progam yang bersumber dari DAK.
"Proses tayang lelang diharapkan sudah dilakukan agar bulan Juli ini dokumen kontrak sudah ada," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Pemerintah daerah harus menjaga harmonisasi dengan DPRD, agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal," ujar Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Utara itu di Gorontalo, Senin.
Ia mengungkapkan hal itu pada evaluasi serapan anggaran dan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) oleh pemerintah daerah setempat.
"Kami mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi kinerja mereka khususnya serapan anggaran dan pengelolaan DAK, terkait program pembangunan dan pemanfaatan implementasi anggaran di daerah ini, sebab serapan anggaran dan realisasi fisik harus terealisasi seimbang," ujar anggota fraksi Partai Golkar itu.
Evaluasi tersebut juga untuk meminta penjelasan OPD penanggung jawab pengelolaan DAK.
"Jika terdapat kendala, maka harus disampaikan sebagai bentuk kerja sama yang baik untuk mewujudkan program pembangunan di daerah ini," ujarnya.
DPRD berharap, pemerintah daerah mampu menjawab kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran DAK.
Hal itu karena kemajuan pengelolaannya belum maksimal hingga saat ini. Karena itu evaluasi perlu dilakukan intensif untuk mencegah kejadian berulang, yaitu di tahun anggaran sebelumnya, sekitar Rp15 miliar DAK, terpaksa dikembalikan ke pusat.
Hitler berharap sesuai regulasinya agar pemerintah daerah dapat memasukkan laporan administrasi terhadap pengelolaan DAK yang wajib masuk paling lambat 21 Juli 2018.
"Waktu sudah sangat mepet, sebab tidak cukup sebulan lagi, maka pemerintah daerah diharapkan mempercepat pelaporan itu," ujarnya.
OPD penanggung jawab diharapkan proaktif mempercepat pelaksanaan progam yang bersumber dari DAK.
"Proses tayang lelang diharapkan sudah dilakukan agar bulan Juli ini dokumen kontrak sudah ada," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018