Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KMMD) Provinsi Gorontalo Rahman Dako, Kamis, mengatakan status Cagar Alam Tanjung Panjang (CATP) di Kabupaten Pohuwato harus dipertahankan meskipun telah banyak dikonversi menjadi tambak.
Menurutnya sekitar 80 persen dari luas CATP sebesar tiga ribu hektare kini berubah menjadi lahan bisnis tambak.
"Sejarah degradasi CATP sudah lama yang puncaknya pada tahun 2000an, sehingga butuh waktu lama untuk memulihkan kondisinya," tukasnya di Gorontalo.
Ia mengungkapkan banyak pihak yang berperan dalam alih fungsi CATP dan saat ini kepemilikan tambak didominasi oleh warga yang berasal dari luar Gorontalo.
"Pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas kawasan, justru cenderung membiarkan kawasan ini dialihfungsikan, termasuk inkonsistensi pemda dalam memperlakukan petani tambak. Misalnya mereka malah memungut pajak pada tanah obyek perselisihan," ungkapnya.
Dalam memulihkan kawasan CATP, ia menilai perlu pendekatan multipihak dimana semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
Sebelumnya, KMMD beserta lembaga dan pemda setempat telah merumuskan sejumlah strategi penyelamatan mangrove diantaranya memberi waktu k?epada petani tambak untuk meninggalkan kawasan cagar alam tersebut.
Sementara itu upaya restorasi CATP akan dilakukan dalam 3 langkah yakni restorasi konservatif, restorasi kawasan esensial dan restorasi total.
Pada restorasi konservatif, caranya adalah melakukan rehabilitasi daerah jalur hijau (green belt) terutama pada 200 meter aliran sungai dalam kawasan.
"Ini untuk memperbaiki keluar masuknya air laut dalam kawasan mangrove. Butuh waktu lima tahun untuk pelaksanaannya bila semua pihak konsisten," tambahnya.
Sedangkan restorasi kawasan esensial dilakukan dengan merehabilitasi kawasan seluas 843 hektare, dan restorasi total untuk kawasan seluas 2.495 hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurutnya sekitar 80 persen dari luas CATP sebesar tiga ribu hektare kini berubah menjadi lahan bisnis tambak.
"Sejarah degradasi CATP sudah lama yang puncaknya pada tahun 2000an, sehingga butuh waktu lama untuk memulihkan kondisinya," tukasnya di Gorontalo.
Ia mengungkapkan banyak pihak yang berperan dalam alih fungsi CATP dan saat ini kepemilikan tambak didominasi oleh warga yang berasal dari luar Gorontalo.
"Pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas kawasan, justru cenderung membiarkan kawasan ini dialihfungsikan, termasuk inkonsistensi pemda dalam memperlakukan petani tambak. Misalnya mereka malah memungut pajak pada tanah obyek perselisihan," ungkapnya.
Dalam memulihkan kawasan CATP, ia menilai perlu pendekatan multipihak dimana semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
Sebelumnya, KMMD beserta lembaga dan pemda setempat telah merumuskan sejumlah strategi penyelamatan mangrove diantaranya memberi waktu k?epada petani tambak untuk meninggalkan kawasan cagar alam tersebut.
Sementara itu upaya restorasi CATP akan dilakukan dalam 3 langkah yakni restorasi konservatif, restorasi kawasan esensial dan restorasi total.
Pada restorasi konservatif, caranya adalah melakukan rehabilitasi daerah jalur hijau (green belt) terutama pada 200 meter aliran sungai dalam kawasan.
"Ini untuk memperbaiki keluar masuknya air laut dalam kawasan mangrove. Butuh waktu lima tahun untuk pelaksanaannya bila semua pihak konsisten," tambahnya.
Sedangkan restorasi kawasan esensial dilakukan dengan merehabilitasi kawasan seluas 843 hektare, dan restorasi total untuk kawasan seluas 2.495 hektare.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018