Legislator Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dari Faksi Partai Golkar, Lukum Diko, di Gorontalo, Jumat, meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat bersikap tegas untuk segera menutup pangkalan elpiji ukuran 3 kilogram (kg) yang terbukti nakal.
Menurut dia, perlu ada sikap serius dari Pemda untuk memaksimalkan pengawasan pangkalan elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.
Mengingat hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan layanan yang dilakukan pihak pangkalan.
"Bulan Ramadhan, keluhan warga sulit mendapatkan elpiji 3 kg terus dilontarkan, maka pemda wajib menyeriusi aspirasi ini," ujar Lukum.
Termasuk menyikapi secara serius dugaan pihak pangkalan yang lebih mementingkan pembelian dalam jumlah banyak oleh para pihak bukan pangkalan, dengan maksud untuk dijual lagi agar meraup keuntungan lebih.
Pangkalan-pangkalan nakal seperti itu wajib disanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Kami mendapatkan laporan ini langsung dari masyarakat, dimana ada pihak pangkalan yang diduga melayani pembelian oleh pihak ke tiga, menyebabkan stok elpiji tidak bisa dinikmati warga penerima manfaat," ujarnya.
Ia berharap, agar pengawasan terhadap distribusi elpiji 3kg menjadi prioritas, mengingat tidak ada pasokan bahan bakar bersubsidi yang bisa menggantikannya.
Lukum mengaku sangat prihatin jika warga miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan makan minum keluarga apalagi di bulan Ramadhan, akibat tidak mendapatkan pasokan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Dia melanjutkan, Pemda wajib menindaklanjuti laporan warga agar aktivitas seluruh pangkalan di daerah ini benar-benar sesuai peruntukkannya.
Jangan sampai pihak pangkalan hanya bersikap formalitas dalam melayani keperluan masyarakat, tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Menurut dia, perlu ada sikap serius dari Pemda untuk memaksimalkan pengawasan pangkalan elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.
Mengingat hingga saat ini, lanjut dia, pihaknya masih menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan layanan yang dilakukan pihak pangkalan.
"Bulan Ramadhan, keluhan warga sulit mendapatkan elpiji 3 kg terus dilontarkan, maka pemda wajib menyeriusi aspirasi ini," ujar Lukum.
Termasuk menyikapi secara serius dugaan pihak pangkalan yang lebih mementingkan pembelian dalam jumlah banyak oleh para pihak bukan pangkalan, dengan maksud untuk dijual lagi agar meraup keuntungan lebih.
Pangkalan-pangkalan nakal seperti itu wajib disanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Kami mendapatkan laporan ini langsung dari masyarakat, dimana ada pihak pangkalan yang diduga melayani pembelian oleh pihak ke tiga, menyebabkan stok elpiji tidak bisa dinikmati warga penerima manfaat," ujarnya.
Ia berharap, agar pengawasan terhadap distribusi elpiji 3kg menjadi prioritas, mengingat tidak ada pasokan bahan bakar bersubsidi yang bisa menggantikannya.
Lukum mengaku sangat prihatin jika warga miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan makan minum keluarga apalagi di bulan Ramadhan, akibat tidak mendapatkan pasokan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Dia melanjutkan, Pemda wajib menindaklanjuti laporan warga agar aktivitas seluruh pangkalan di daerah ini benar-benar sesuai peruntukkannya.
Jangan sampai pihak pangkalan hanya bersikap formalitas dalam melayani keperluan masyarakat, tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019