Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, saat melantik 263 pejabat struktural di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menamai jajaran pejabat itu dengan "Kabinet Kerja dan Spirit", Jumat.
Bupati mengaku penamaan kabinet itu mengikuti gaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menamai kabinet kerja belum lama ini.
Alasannya agar seluruh pejabat struktural yang baru saja ditempatkan di jabatan-jabatan yang baru, dapat menyesuaikan kinerjanya seperti halnya Kabinet Kerja di Pemerintahan Pusat.
Yakni agar bisa melaksanakan seluruh tugas pelayanan pemerintahan daerah dengan semangat yang tinggi dan terus berinovasi melakukan kegiatan produktif.
Menurut ia, mutasi dan pengisian jabatan struktural tersebut dalam rangka pembenahan dan pengisian jabatan yang masih kosong serta menghindari potensi stagnasi di pemerintahan daerah.
"Seluruh amanah dan kepercayaan ini, diharapkan mampu dijalankan seluruh aparatur dengan senang hati, bekerja senang dan senang bekerja," ungkapnya.
Ia berharap, tidak ada penilaian negatif terhadap proses pembinaan karir ini, sehingga pejabat yang menempati jabatan yang lebih tinggi maupun sebaliknya bisa melaksanakan dan menyesuaikan jabatan yang diembannya.
"Saya menginginkan, aparatur yang menempati jabatan struktural mampu menyesuaikan dan melaksanakan tugas, memperkecil kesalahan selama melaksanakan tanggung jawabnya," kata bupati.
Sejak dilantik pada 6 Desember 2013, bersama Wakil bupati Roni Imran setelah meraih kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 21 September 2013 lalu, untuk periode pemerintahan daerah tahun 2013-2018, mutasi dan pengisian jabatan struktural baru dilakukan.
Bupati beralasan, selama 11 bulan sejak dilantik, ia dan Wakil bupati berkomitmen baru melakukan proses tersebut untuk menghindari persepsi negatif dari sebuah proses politik yang baru dilewati.
Dirinya sengaja memilih saat yang tepat dan tidak berdekatan waktu pelaksanaannya setelah bupati-wabup dilantik, untuk menghindari tanggapan negatif maupun stigma aparatur sebagai korban politik.
"Sebab pemerintahan daerah disadari betul harus berjalan berkualitas, diisi oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dan mampu diandalkan dalam mengedepankan pelayanan publik," ujar bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Bupati mengaku penamaan kabinet itu mengikuti gaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menamai kabinet kerja belum lama ini.
Alasannya agar seluruh pejabat struktural yang baru saja ditempatkan di jabatan-jabatan yang baru, dapat menyesuaikan kinerjanya seperti halnya Kabinet Kerja di Pemerintahan Pusat.
Yakni agar bisa melaksanakan seluruh tugas pelayanan pemerintahan daerah dengan semangat yang tinggi dan terus berinovasi melakukan kegiatan produktif.
Menurut ia, mutasi dan pengisian jabatan struktural tersebut dalam rangka pembenahan dan pengisian jabatan yang masih kosong serta menghindari potensi stagnasi di pemerintahan daerah.
"Seluruh amanah dan kepercayaan ini, diharapkan mampu dijalankan seluruh aparatur dengan senang hati, bekerja senang dan senang bekerja," ungkapnya.
Ia berharap, tidak ada penilaian negatif terhadap proses pembinaan karir ini, sehingga pejabat yang menempati jabatan yang lebih tinggi maupun sebaliknya bisa melaksanakan dan menyesuaikan jabatan yang diembannya.
"Saya menginginkan, aparatur yang menempati jabatan struktural mampu menyesuaikan dan melaksanakan tugas, memperkecil kesalahan selama melaksanakan tanggung jawabnya," kata bupati.
Sejak dilantik pada 6 Desember 2013, bersama Wakil bupati Roni Imran setelah meraih kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 21 September 2013 lalu, untuk periode pemerintahan daerah tahun 2013-2018, mutasi dan pengisian jabatan struktural baru dilakukan.
Bupati beralasan, selama 11 bulan sejak dilantik, ia dan Wakil bupati berkomitmen baru melakukan proses tersebut untuk menghindari persepsi negatif dari sebuah proses politik yang baru dilewati.
Dirinya sengaja memilih saat yang tepat dan tidak berdekatan waktu pelaksanaannya setelah bupati-wabup dilantik, untuk menghindari tanggapan negatif maupun stigma aparatur sebagai korban politik.
"Sebab pemerintahan daerah disadari betul harus berjalan berkualitas, diisi oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dan mampu diandalkan dalam mengedepankan pelayanan publik," ujar bupati.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014