Legislator Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Lukman Botutihe, Rabu, meminta pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, untuk mengusut dugaan adanya oknum pemicu persoalan sengketa tapal batas antara Provinsi Gorontalo, di Kecamatan Tolinggula, Gorontalo Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), di Kecamatan Palele, Buol.
DPRD Gorontalo Utara, ikut dalam pembahasan tapal batas yang dipimpin Wagub Idris Rahim, juga dihadiri Wabup Gorontalo Utara, Thariq Modanggu. (ANTARA/HO)
"Ada dugaan hadirnya oknum-oknum penyulut sengketa tapal batas. Sebab sebelumnya masyarakat di dua kabupaten beda provinsi ini, hidup aman dan damai," ujar Lukman.
Dihadapan pihak Kemendagri RI, Selasa malam (22/10) pada pertemuan yang digelar di The Jayakarta Suites Hotel Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Lukman mengungkapkannya, dengan harapan Pemerintah Pusat tidak salah menetapkan keputusan terkait tapal batas Gorontalo-Sulteng.
Menurut dia, Kemendagri perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebab apalah artinya sebuah keputusan jika hanya akan menimbulkan perpecahan antara masyarakat di dua daerah yang sesungguhnya selama ini dikenal hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian.
Pascasosialisasi akan dibukanya perkebunan kelapa sawit di Tolinggula dan Palele, sekitar tahun 2017 lalu, tiga bulan setelahnya, isu sengketa tapal batas pun menyeruak.
Padahal sebelumnya, masyarakat Tolinggula dan Buol, tidak pernah mempersoalkan tapal batas, maka dugaan adanya oknum-oknum pebisnis tak bertanggungjawab yang ingin memecah belah kerukukan di dua wilayah beda provinsi ini, perlu ditelusuri dan segera diselesaikan.
"Jangan sampai, masyarakat menjadi korban kepentingan yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu," ujar Lukman.
DPRD Gorontalo Utara kata dia, tidak ingin repot-repot meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih baik fokus mengurus perekonomian, kemiskinan dan infrastruktur di wilayah Palele, Buol.
"Sebab itu bukan kewenangan kami," tegas Lukman.
Namun fakta selama ini, sebagian besar masyarakat Palele khususnya dari Desa Wumu, Molangato, Batu rata, Kuala besar hingga Palele tua, memiliki ketergantungan yang tinggi dengan wilayah Tolinggula, Gorontalo Utara.
"Mereka memanfaatkan akses layanan kesehatan dan pasar di wilayah Tolinggula, mengingat jarak ke Buol dirasakan lebih jauh, bahkan sebagian masyarakatnya menginginkan agar wilayah itu masuk di wilayah Gorontalo Utara, ini adalah fakta di lapangan," ungkap Lukman.
Ia sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula, yang sudah tiga periode mendapatkan amanah rakyat dari wilayah barat itu, kembali mengajak Pemerintah Pusat khususnya tim tapal batas Kemendagri RI, untuk kembali meninjau kondisi dua daerah beda provinsi tersebut.
"Agar tidak perlu menggeser-geser tapal batas, sebab persoalan baru akan muncul akibat penolakan 6 ribu masyarakat Tolinggula, khususnya 7 desa yang terancam berpindah, termasuk desa tempat saya tinggal, Desa Ilotunggula," ujarnya.
Yang terpenting dilakukan Pemerintah Pusat, adalah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk fokus mengurus masyarakatnya di wilayah perbatasan.
"Mereka di Palele, masih sangat tertinggal dari masyarakat Tolinggula, Gorontalo Utara, bahkan hasil pertanian dan perekonomiannya masih banyak bergantung atau dilakukan di wilayah kami," ujar Lukman.
Olehnya kata dia, daripada mengurusi tapal batas yang sejatinya tidak pernah dipersoalkan, lebih baik Pemprov Sulteng fokus membangun wilayah Palele.
Khusus di wilayah Tolinggula, Gorontalo Utara tambah Lukman, peningkatan infrastruktur jalan terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo, bahkan Gubernur Rusli Habibie sangat intens mengunjungi masyarakatnya di perbatasan tersebut.
Termasuk telah merealisasikan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta lampu listrik hingga di Desa Cempaka Putih atau desa terujung di Kecamatan Tolinggula.
Begitupun tata kelola pemerintahan desa dan penguatan pelayanan publik yang terus ditingkatkan Pemerintah Kabupaten, saat ini dipimpin Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Thariq Modanggu.
"Seluruhnya tertata semakin baik, termasuk tidak ditemukan lagi rumah tak layak huni," pungkasnya.***
