"Kebetulan saya akan melintas setelah mengikuti agenda kerja sama Utara-utara yang digelar di Buol, Sulawesi Tengah," ujarnya.
Wabup Thariq pun langsung meminta warga untuk membuka blokade tersebut.
Ia menyampaikan kepada warga terkait status tapal batas tersebut, serta meminta mereka mau membuka blokade jalan di lintas Sulawesi itu, tanpa paksaan.
Wabup menjelaskan, jika belum ada penetapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait tuntutan atau klaim Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap tapal batas di wilayah ini.
"Jujur, saya sangat kaget dengan aksi blokade ini, apalagi kemacetan sempat terjadi sangat panjang di dua wilayah atau dari Buol ke Gorontalo Utara maupun sebaliknya," ungkapnya.
Namun ia mengaku sangat bersyukur, karena warga mau mendengarkan penjelasannya selaku pemerintah daerah jika hingga kini belum ada penetapan Kemendagri terhadap sengketa tapal batas tersebut.
"Jika pun ada informasi yang menyebar, itu hanya isu yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu," ucapnya.
Warga diharapkan tidak mudah percaya isu, selain penyampaian resmi dari pemerintah daerah.
Sebab kata Wabup, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, baru akan menghadiri pertemuan yang digelar Kemendagri di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada pekan ketiga bulan Oktober ini, untuk pembahasan lebih lanjut.
"Pemerintah daerah masih menyiapkan data dan kajian, sebagaimana ketentuan Permendagri nomor 141 tahun 2017, tentang Penegasan Batas Daerah, yang mengatur penyelesaian tapal batas," jelasnya.
Wabup berharap, agar aksi blokade tersebut tidak terjadi lagi agar stabilitas keamanan dan ketertiban senantiasa terjaga.
Ia pun meyakini, jika masyarakat Tolinggula mau meredam emosi dan memberi dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tapal batas tersebut.
